Page 44 - Perspektif Agraria Kritis

Teori, Kebijakan, dan Kajian

terhadap informasi dan pasar, serta teknologi yang
lebih baik lagi (RJP-IPB: 9).

Mengingat kompleksitas masalah yang akan dihadapi,
IPB mengarusutamakan pendekatan trans-diciplinary dalam
menjalankan program-programnya. Hal ini kian menegaskan
bahwa IPB sebagai institusi pendidikan memiliki peranan
besar dalam mendukung percepatan pembangunan, khususnya
berkaitan dengan masalah pertanian secara luas, yang di
dalamnya tercakup aspek implementasi reforma agraria.
Peranan itu pun termanifestasi dalam mandat IPB kepada
Pusat Studi Agraria, sebagai lembaga di bawah naungan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM)-IPB yang mengkaji secara kritis isu-isu keagrariaan,
khususnya dalam mengembangkan pengetahuan, kebijakan,
dan praksis agraria dalam rangka pembangunan yang
berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.
Oleh karenanya, IPB sebagai Perguruan Tinggi yang
memiliki ruang lingkup sekaligus tanggung jawab moral pada
pembangunan pertanian dalam arti luas, melalui Pusat Studi
Agraria bermaksud memberikan sumbangsih kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mewujudkan
keadilan agraria atas nama keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pembangunan pertanian bukan hanya persoalan
bercocok tanam dan meningkatkan produktivitas melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian semata (relasi teknis
agaria), melainkan juga berkaitan dengan perbaikan persoalan
struktural, yaitu menyangkut sistem tenurial seperti apa yang

akan menjadi “wadah” bagi pelaksanaan pembangunan

pertanian tersebut (relasi sosial agraria).
Inilah yang menjadi perhatian khusus IPB melalui
Pusat Studi Agraria, yang secara jelas tersurat pada mandat
konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UU No. 5/1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dan TAP MPR

xliii