Page 41 - test

menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif

3.1.1 Menetapkan Kebijakan Anggaran

Integrasi proses perencanaan dan penganggaran secara efektif memerlukan prinsip,
pendekatan, dan asumsi-asumsi yang mendukung agar penyusunan anggaran sejalan
dengan rencana strategis, rencana kerja organisasi, dan prioritas organisasi. Untuk itu
sebaiknya kebijakan disusun secara eksplisit dengan dituangkan dalam suatu dokumen
berupa kebijakan anggaran.

Kebijakan anggaran akan membantu para pemangku kepentingan dalam menentukan
anggaran-anggaran yang bersifat prioritas, memitigasi kendala-kendala, serta langkah-
langkah yang perlu dicapai dalam menyusun anggaran dan mengambil keputusan. Unsur-
unsur penting suatu kebijakan anggaran perlu mempertimbangkan:
a. Penganggaran didasarkan atas sasaran strategis organisasi;
b. Pengaturan tata kelola yang harus dipedomani dalam menyusun dan menyetujui

anggaran;
c. Adanya keterkaitan atau relevansi antara program dan kegiatan yang kuat;
d. Adanya keterkaitan atau relevansi antara keluaran termasuk komponen yang

mendukungnya.

Untuk organisasi yang berkarakteristik holding company seperti Kementerian
Keuangan, penyusunan kebijakan anggaran dilakukan secara desentralisasi, artinya
Kementerian Keuangan selaku COO dapat menyusun kebijakan dengan tetap mengacu
pada kebijakan Kementerian Keuangan selaku CFO (regulator). Demikian pula pada
masing-masing Unit Eselon I selaku Penanggungjawab Program dapat menyusun kebijakan
anggaran dengan menyesuaikan karakteristik tugas dan fungsi serta kebutuhan dari Unit
Eselon I, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan umum Kementerian Keuangan.
Hal tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 3.1.1. Alur Kebijakan Anggaran Kementerian Keuangan

34 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide