Page 42 - test
P. 42
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
Penyusunan kebijakan anggaran harus melibatkan para manajer sumber daya
organisasi, antara lain sumber daya manusia, organisasi, aset, perencanaan dan keuangan
serta manajemen kinerja. Mekanisme penyusunan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan
dengan beberapa cara, diantaranya melalui focus group discussion, kelompok kerja, komite
maupun melaksanakan Resource Forum, termasuk apabila diperlukan dapat melibatkan
Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan maupun Staf Ahli Menteri. Metode penyusunan
kebijakan anggaran tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi sumber daya, identifikasi
kebutuhan, prioritas organisasi serta wawasan dan referensi lainnya untuk kemudian
menjadi suatu konsep kebijakan anggaran.
Ilustrasi :
Kebijakan Anggaran Belanja Modal Teknologi Informasi (TI) Kemenkeu
Pada tahun anggaran 20XX, beberapa Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan
mengajukan usulan pengadaan TI.Usulan anggaran TI dimaksud harus mengacu pada
kebijakan pengadaan TI yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan.
Melalui Resource Forum Kementerian Keuangan, penyusunan kebijakan TI harus
melibatkan para pemangku kepentingan yaitu Staf Ahli Menteri Bidang TI, Biro
Perencanaan dan Keuangan, Biro Perlengkapan, PUSHAKA serta PUSINTEK termasuk
Unit Eselon I. Pada saat pelaksanaan Resource Forum, sebaiknya disusun cetak biru
(roadmap/blueprint) pengadaan TI di Kementerian Keuangan untuk lima tahun ke depan.
Cetak biru tersebut menginformasikan besaran kebutuhan anggaran serta unit Eselon I
yang memerlukan pengadaan TI serta kendala-kendala yang mungkin timbul.
Dengan adanya kebijakan anggaran yang dihasilkan melalui Resource Forum tersebut
maka proses penganggaran TI akan lebih mudah direncanakan setiap tahunnya. Hal ini
akan memberikan informasi kepada pihak yang terkait, mengenai arah pengembangan TI
sesuai dengan roadmap/blueprint TI ke depan, termasuk dampak anggarannya.
3.1.2 Menetapkan Jadwal Penyusunan Anggaran
Proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara berkesinambungan
sepanjang tahun. Unit organisasi harus menyusun kalender atau jadwal perencanaan
dan penganggaran yang komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan untuk membantu
pimpinan dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan dengan
tepat waktu.
Jadwal yang komperhensif dan terpadu, dapat digunakan untuk:
a. Mengidentifikasi informasi yang diperlukan dalam proses penganggaran;
b. Menggambarkan target pencapaian keluaran secara terperinci;
c. Memastikan langkah-langkah untuk ketepatan jadwal; dan
Biro Perencanaan Dan Keuangan 35
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Penyusunan kebijakan anggaran harus melibatkan para manajer sumber daya
organisasi, antara lain sumber daya manusia, organisasi, aset, perencanaan dan keuangan
serta manajemen kinerja. Mekanisme penyusunan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan
dengan beberapa cara, diantaranya melalui focus group discussion, kelompok kerja, komite
maupun melaksanakan Resource Forum, termasuk apabila diperlukan dapat melibatkan
Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan maupun Staf Ahli Menteri. Metode penyusunan
kebijakan anggaran tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi sumber daya, identifikasi
kebutuhan, prioritas organisasi serta wawasan dan referensi lainnya untuk kemudian
menjadi suatu konsep kebijakan anggaran.
Ilustrasi :
Kebijakan Anggaran Belanja Modal Teknologi Informasi (TI) Kemenkeu
Pada tahun anggaran 20XX, beberapa Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan
mengajukan usulan pengadaan TI.Usulan anggaran TI dimaksud harus mengacu pada
kebijakan pengadaan TI yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan.
Melalui Resource Forum Kementerian Keuangan, penyusunan kebijakan TI harus
melibatkan para pemangku kepentingan yaitu Staf Ahli Menteri Bidang TI, Biro
Perencanaan dan Keuangan, Biro Perlengkapan, PUSHAKA serta PUSINTEK termasuk
Unit Eselon I. Pada saat pelaksanaan Resource Forum, sebaiknya disusun cetak biru
(roadmap/blueprint) pengadaan TI di Kementerian Keuangan untuk lima tahun ke depan.
Cetak biru tersebut menginformasikan besaran kebutuhan anggaran serta unit Eselon I
yang memerlukan pengadaan TI serta kendala-kendala yang mungkin timbul.
Dengan adanya kebijakan anggaran yang dihasilkan melalui Resource Forum tersebut
maka proses penganggaran TI akan lebih mudah direncanakan setiap tahunnya. Hal ini
akan memberikan informasi kepada pihak yang terkait, mengenai arah pengembangan TI
sesuai dengan roadmap/blueprint TI ke depan, termasuk dampak anggarannya.
3.1.2 Menetapkan Jadwal Penyusunan Anggaran
Proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara berkesinambungan
sepanjang tahun. Unit organisasi harus menyusun kalender atau jadwal perencanaan
dan penganggaran yang komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan untuk membantu
pimpinan dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan dengan
tepat waktu.
Jadwal yang komperhensif dan terpadu, dapat digunakan untuk:
a. Mengidentifikasi informasi yang diperlukan dalam proses penganggaran;
b. Menggambarkan target pencapaian keluaran secara terperinci;
c. Memastikan langkah-langkah untuk ketepatan jadwal; dan
Biro Perencanaan Dan Keuangan 35
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
