Page 43 - test
P. 43
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
d. Menyesuaikan dengan jadwal proses penganggaran yang dikoordinasikan oleh
Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran.
Penyusunan jadwal perencanaan dan penganggaran telah ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan selaku CFO, sebagaimana tertuang dalam PP 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun
alur proses bisnis fungsi penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut.
SIKLUS PENGANGGARAN
UNIT TERKAIT PERENCANAAN PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPAN
(JAN - APR) (MEI - JUL) (AGT - OKT) (NOV - DES)
DPR 6) Pembicaraan 11) Pembahasan RAPBN, RUU, 17) Penetapan
Pendahuluan RAPBN APBN, Nota Keuangan, DHP Keppres RABPP
(KEM, PPKF dan RKP) RKA-K/L dan DHP RDP-BUN dan DHP RDP BUN
12 Persetujuan
RUU APBN
PRESIDEN 1) Penetapan Arah 5) Penetapan
Kebijakan dan Prioritas KEM dan
Pembangunan PPKF
KEMENKEU 7) Penyusunan Pagu 10) Pembahasan 14) Penetapan 18) Penyusunan
c.q. DJA Anggaran K/L RAPBN, RUU, APBN, Alokasi Pengesahan
Nota Keuangan, Anggaran DIPA
KEMEN.PPN / 4) Penyusunan DHP RKA-K/L dan K/L
BAPPENAS 2) Penyusunan KEM, DHP RDP-BUN
Resource PPKF dan 13 Pengesahan RUU APBN 16) Penyusunan Keppres RABPP
Envelope dan Pembicaraan
usul kebijakan Pendahuluan
APBN dan 9) PENELAAHAM RKA K/L
Penyusunan 3) TRILATERAL MEETING
Pagu Indikatif
K/L 8) Penyusunan 15) Penyesuaian
RKA-K/L dan RKA-K/L Review
Review RKA-k/L RKA-K/L dan
oleh APIP K/L Konsep DIPA
Gambar 3.1.2. Alur Proses Bisnis Fungsi Penganggaran Kementerian/Lembaga
Penjelasan secara lengkap atas gambar di atas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.1.1. Jadwal Proses Penyusunan Anggaran Kementerian/Lembaga
Uraian Waktu
a. Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional berdasarkan bulan Januari
hasil evaluasi kebijakan berjalan
b. Kementerian Keuangan selaku CFO menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk paling lambat
penyusunan Pagu Indikatif pertengahan
bulan Februari
c. Pagu Indikatif ditetapkan beserta Prioritas Pembangunan Nasional disampaikan melalui bulan Maret
Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan kepada K/L
d. Menteri Keuangan selaku COO menyusun Renja-K/L berpedoman pada SEB Pagu bulan Maret
Indikatif dan Prioritas Pembangunan Nasional
36 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
d. Menyesuaikan dengan jadwal proses penganggaran yang dikoordinasikan oleh
Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran.
Penyusunan jadwal perencanaan dan penganggaran telah ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan selaku CFO, sebagaimana tertuang dalam PP 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun
alur proses bisnis fungsi penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut.
SIKLUS PENGANGGARAN
UNIT TERKAIT PERENCANAAN PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPAN
(JAN - APR) (MEI - JUL) (AGT - OKT) (NOV - DES)
DPR 6) Pembicaraan 11) Pembahasan RAPBN, RUU, 17) Penetapan
Pendahuluan RAPBN APBN, Nota Keuangan, DHP Keppres RABPP
(KEM, PPKF dan RKP) RKA-K/L dan DHP RDP-BUN dan DHP RDP BUN
12 Persetujuan
RUU APBN
PRESIDEN 1) Penetapan Arah 5) Penetapan
Kebijakan dan Prioritas KEM dan
Pembangunan PPKF
KEMENKEU 7) Penyusunan Pagu 10) Pembahasan 14) Penetapan 18) Penyusunan
c.q. DJA Anggaran K/L RAPBN, RUU, APBN, Alokasi Pengesahan
Nota Keuangan, Anggaran DIPA
KEMEN.PPN / 4) Penyusunan DHP RKA-K/L dan K/L
BAPPENAS 2) Penyusunan KEM, DHP RDP-BUN
Resource PPKF dan 13 Pengesahan RUU APBN 16) Penyusunan Keppres RABPP
Envelope dan Pembicaraan
usul kebijakan Pendahuluan
APBN dan 9) PENELAAHAM RKA K/L
Penyusunan 3) TRILATERAL MEETING
Pagu Indikatif
K/L 8) Penyusunan 15) Penyesuaian
RKA-K/L dan RKA-K/L Review
Review RKA-k/L RKA-K/L dan
oleh APIP K/L Konsep DIPA
Gambar 3.1.2. Alur Proses Bisnis Fungsi Penganggaran Kementerian/Lembaga
Penjelasan secara lengkap atas gambar di atas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.1.1. Jadwal Proses Penyusunan Anggaran Kementerian/Lembaga
Uraian Waktu
a. Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional berdasarkan bulan Januari
hasil evaluasi kebijakan berjalan
b. Kementerian Keuangan selaku CFO menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk paling lambat
penyusunan Pagu Indikatif pertengahan
bulan Februari
c. Pagu Indikatif ditetapkan beserta Prioritas Pembangunan Nasional disampaikan melalui bulan Maret
Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan kepada K/L
d. Menteri Keuangan selaku COO menyusun Renja-K/L berpedoman pada SEB Pagu bulan Maret
Indikatif dan Prioritas Pembangunan Nasional
36 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
