Page 48 - test
P. 48
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
3.2 Pendekatan Penganggaran yang Efektif
Proses penyusunan anggaran yang efektif dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu:
1. Pemilihan pendekatan penganggaran yang tepat.
2. Dukungan sistem informasi dan teknologi.
3.2.1 Menentukan Pendekatan Penganggaran
Dalam menyusun anggaran, sebuah organisasi umumnya menggunakan satu
pendekatan atau memadukan beberapa pendekatan penyusunan anggaran. Pemerintah
telah memulai penerapan reformasi penganggaran melalui penerbitan dasar hukum yang
digunakan dalam proses penganggaran, yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Sesuai dengan UU tersebut, dalam melakukan penyusunan rencana
kerja dan anggaran, setiap K/L disyaratkan untuk menggunakan tiga pendekatan berikut:
1. Anggaran Terpadu (unified budget);
2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework); dan
3. Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budget).
1. Anggaran Terpadu (unified budget);
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan
dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis
belanja. Integrasi tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan
dana untuk program dan kegiatan K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk
keperluan biaya operasional8. Masing-masing institusi mempunyai tugas dan fungsi
yang jelas sehingga pengalokasian anggaran menjadi lebih transparan dan efisien
sehingga tanggung jawab masing-masing organisasi juga akan tergambar dengan
jelas.
Penerapan anggaran terpadu di Kementerian Keuangan dapat dilihat dari segi
dokumentasi maupun proses. Dari segi dokumen, penerapan anggaran terpadu telah
menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, yang
dikenal sebagai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Namun dari segi proses
belum dilaksanakan secara optimal, diantaranya masih terdapat beberapa satker yang
melihat perencanaan dan penganggaran sebagai bagian yang terpisahkan. Integrasi
dalam proses perencanaan dan penganggaran tidak berarti proses perencanaan dan
penganggaran harus dilaksanakan oleh satu bagian yang sama, namun lebih kepada
adanya informasi yang simetris antara keduanya agar proses penganggaran menjadi
efektif.
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 41
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
3.2 Pendekatan Penganggaran yang Efektif
Proses penyusunan anggaran yang efektif dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu:
1. Pemilihan pendekatan penganggaran yang tepat.
2. Dukungan sistem informasi dan teknologi.
3.2.1 Menentukan Pendekatan Penganggaran
Dalam menyusun anggaran, sebuah organisasi umumnya menggunakan satu
pendekatan atau memadukan beberapa pendekatan penyusunan anggaran. Pemerintah
telah memulai penerapan reformasi penganggaran melalui penerbitan dasar hukum yang
digunakan dalam proses penganggaran, yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Sesuai dengan UU tersebut, dalam melakukan penyusunan rencana
kerja dan anggaran, setiap K/L disyaratkan untuk menggunakan tiga pendekatan berikut:
1. Anggaran Terpadu (unified budget);
2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework); dan
3. Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budget).
1. Anggaran Terpadu (unified budget);
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan
dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis
belanja. Integrasi tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan
dana untuk program dan kegiatan K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk
keperluan biaya operasional8. Masing-masing institusi mempunyai tugas dan fungsi
yang jelas sehingga pengalokasian anggaran menjadi lebih transparan dan efisien
sehingga tanggung jawab masing-masing organisasi juga akan tergambar dengan
jelas.
Penerapan anggaran terpadu di Kementerian Keuangan dapat dilihat dari segi
dokumentasi maupun proses. Dari segi dokumen, penerapan anggaran terpadu telah
menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, yang
dikenal sebagai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Namun dari segi proses
belum dilaksanakan secara optimal, diantaranya masih terdapat beberapa satker yang
melihat perencanaan dan penganggaran sebagai bagian yang terpisahkan. Integrasi
dalam proses perencanaan dan penganggaran tidak berarti proses perencanaan dan
penganggaran harus dilaksanakan oleh satu bagian yang sama, namun lebih kepada
adanya informasi yang simetris antara keduanya agar proses penganggaran menjadi
efektif.
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 41
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
