Page 52 - test
P. 52
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
operasi dan staff yang mempersiapkannya. Dalam sudut pandang bottom-up, anggaran
dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output dan
outcome sesuai rencana. Pendekatan bottom-up di Kementerian Keuangan diterapkan
pada saat proses perhitungan kebutuhan anggaran atas rencana strategis yang telah
ditetapkan, yang dihitung mulai dari unit kerja terkecil yang melaksanakannya.
Better Practice tips:
menyelaraskan kebijakan (top-down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom-up)
Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan, suatu satker diminta untuk
menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU). Dalam rencana penyusunan RUU, satker
membuat rencana anggaran biaya terkait hal tersebut. Jika pada saat penyusunan
rencana kerja diketahui terdapat keterbatasan anggaran, maka tanpa mengurangi
kualitas RUU yang dihasilkan, hal pertama yang dilakukan untuk menyelaraskan antara
kinerja dan keterbatasan anggaran adalah dengan melihat kembali struktur biaya dalam
tata kerja penyusunan RUU. Contohnya, apabila di awal penyusunan RUU direncanakan
dengan menggunakan jasa konsultan ditinjau kembali apakah bisa dilaksanakan dengan
metode swakelola, kemudian apabila kegiatan penyusunan RUU dilaksanakan melalui
konsinyering apakah bisa diubah menjadi Rapat Dalam Kantor (RDK) ataupun rapat
rutin. Dengan meninjau ulang tata kerja penyusunan RUU maka efisiensi dalam struktur
anggaran dapat diperoleh.
Konsep PBK di Indonesia mulai diperkenalkan dalam proses perencanaan dan
penganggaran K/L pada tahun 2005. Periode tahun 2010-2014 kemudian menjadi fase
pemantapan pelaksanaan PBK lingkup K/L. Sampai dengan periode ini, pemerintah
telah melakukan restrukturisasi Program dan Kegiatan K/L serta terus melakukan
perbaikan pembangunan arsitektur kinerja dan perumusan informasi kinerja untuk
menggambarkan keterkaitan yang jelas antara kinerja dan anggaran.
Berdasarkan hubungan antara informasi kinerja dan anggaran, pelaksanaan
PBK terbagi menjadi tiga tipe, yaitu12:
1. Presentational,
2. Performance-Informed Budgeting, dan
3. Direct Performance Budgeting.
12 OECD (2007).Performance Budgeting in OECD Countries.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 45
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
operasi dan staff yang mempersiapkannya. Dalam sudut pandang bottom-up, anggaran
dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output dan
outcome sesuai rencana. Pendekatan bottom-up di Kementerian Keuangan diterapkan
pada saat proses perhitungan kebutuhan anggaran atas rencana strategis yang telah
ditetapkan, yang dihitung mulai dari unit kerja terkecil yang melaksanakannya.
Better Practice tips:
menyelaraskan kebijakan (top-down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom-up)
Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan, suatu satker diminta untuk
menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU). Dalam rencana penyusunan RUU, satker
membuat rencana anggaran biaya terkait hal tersebut. Jika pada saat penyusunan
rencana kerja diketahui terdapat keterbatasan anggaran, maka tanpa mengurangi
kualitas RUU yang dihasilkan, hal pertama yang dilakukan untuk menyelaraskan antara
kinerja dan keterbatasan anggaran adalah dengan melihat kembali struktur biaya dalam
tata kerja penyusunan RUU. Contohnya, apabila di awal penyusunan RUU direncanakan
dengan menggunakan jasa konsultan ditinjau kembali apakah bisa dilaksanakan dengan
metode swakelola, kemudian apabila kegiatan penyusunan RUU dilaksanakan melalui
konsinyering apakah bisa diubah menjadi Rapat Dalam Kantor (RDK) ataupun rapat
rutin. Dengan meninjau ulang tata kerja penyusunan RUU maka efisiensi dalam struktur
anggaran dapat diperoleh.
Konsep PBK di Indonesia mulai diperkenalkan dalam proses perencanaan dan
penganggaran K/L pada tahun 2005. Periode tahun 2010-2014 kemudian menjadi fase
pemantapan pelaksanaan PBK lingkup K/L. Sampai dengan periode ini, pemerintah
telah melakukan restrukturisasi Program dan Kegiatan K/L serta terus melakukan
perbaikan pembangunan arsitektur kinerja dan perumusan informasi kinerja untuk
menggambarkan keterkaitan yang jelas antara kinerja dan anggaran.
Berdasarkan hubungan antara informasi kinerja dan anggaran, pelaksanaan
PBK terbagi menjadi tiga tipe, yaitu12:
1. Presentational,
2. Performance-Informed Budgeting, dan
3. Direct Performance Budgeting.
12 OECD (2007).Performance Budgeting in OECD Countries.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 45
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
