Page 51 - test
P. 51
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
Berdasarkan best practices dari beberapa negara yang mengimplementasikan
kombinasi top-down dan bottom-up pada proses pendekatan penganggarannya,
pendekatan kombinasi lebih disukai karena10:
· Terdapat komitmen dan kepemilikan yang lebih besar terhadap proses
penetapan anggaran karena setiap level manajerial (eselonisasi) terlibat dalam
proses penganggaran;
· Kombinasi pendekatan mendorong perspektif organisasi yang konsisten
dengan prioritas pemerintah karena pimpinan menetapkan sasaran strategis
dan kendala yangditurunkan (cascaded) ke setiap level manajerial (eselonisasi);
· Anggaran disusun oleh orang-orang yang bertanggung jawab langsung
terhadap kegiatan.
3. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan pendekatan sistem
perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan
antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut,
serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja11. PBK dirancang untuk
menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran
belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional
sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangungjawabkan secara
transparan kepada masyarakat luas (tax payers).
Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan
kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan
kepada publik. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, K/L diberikan keleluasaan
yang lebih besar (let the manager manages) untuk mengelola program dan kegiatan
didukung dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Struktur alokasi anggaran dalam penerapan PBK lebih difokuskan pada
kejelasan keterkaitan hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang
merefleksikan keselarasan antara kebijakan (top-down) dan pelaksanaan kebijakan
(bottom-up). Sudut pandang perencanaan melihat PBK bersifat top-down, dimana
perencanaan strategis akan mendorong proses pengembangan anggaran. Hal ini
berarti perencanaan didorong oleh pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan
untuk dilaksanakan sampai dengan unit kerja terkecil. Kementerian Keuangan juga
menggunakan pendekatan top-down dalam proses penyusunan rencana strategis yang
pelaksanaannya diturunkan sampai unit kerja terkecil. Sudut pandang penganggaran
melihat bahwa PBK bersifat bottom-up, yang artinya anggaran diajukan oleh unit
11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Keuangan.
44 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
Berdasarkan best practices dari beberapa negara yang mengimplementasikan
kombinasi top-down dan bottom-up pada proses pendekatan penganggarannya,
pendekatan kombinasi lebih disukai karena10:
· Terdapat komitmen dan kepemilikan yang lebih besar terhadap proses
penetapan anggaran karena setiap level manajerial (eselonisasi) terlibat dalam
proses penganggaran;
· Kombinasi pendekatan mendorong perspektif organisasi yang konsisten
dengan prioritas pemerintah karena pimpinan menetapkan sasaran strategis
dan kendala yangditurunkan (cascaded) ke setiap level manajerial (eselonisasi);
· Anggaran disusun oleh orang-orang yang bertanggung jawab langsung
terhadap kegiatan.
3. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan pendekatan sistem
perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan
antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut,
serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja11. PBK dirancang untuk
menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran
belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional
sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangungjawabkan secara
transparan kepada masyarakat luas (tax payers).
Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan
kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan
kepada publik. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, K/L diberikan keleluasaan
yang lebih besar (let the manager manages) untuk mengelola program dan kegiatan
didukung dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Struktur alokasi anggaran dalam penerapan PBK lebih difokuskan pada
kejelasan keterkaitan hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang
merefleksikan keselarasan antara kebijakan (top-down) dan pelaksanaan kebijakan
(bottom-up). Sudut pandang perencanaan melihat PBK bersifat top-down, dimana
perencanaan strategis akan mendorong proses pengembangan anggaran. Hal ini
berarti perencanaan didorong oleh pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan
untuk dilaksanakan sampai dengan unit kerja terkecil. Kementerian Keuangan juga
menggunakan pendekatan top-down dalam proses penyusunan rencana strategis yang
pelaksanaannya diturunkan sampai unit kerja terkecil. Sudut pandang penganggaran
melihat bahwa PBK bersifat bottom-up, yang artinya anggaran diajukan oleh unit
11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Keuangan.
44 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
