Page 49 - test
P. 49
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
ilustrasi:
Dalam rangka memperoleh informasi yang simetris pada penerapan anggaran terpadu,
untuk tingkat Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan secara langsung
membawahi bagian perencanaan dan penganggaran sehingga integrasi perencanaan
dan penganggaran lebih mudah dilakukan.
Contoh :
Pada prakteknya, untuk memperoleh informasi yang simetris, pada tingkat Kementerian
Keuangan dilakukan pembahasan bersama mengenai perencanaan kegiatan dan juga
pengalokasian anggaran. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran aktif personil bagian
penganggaran dalam rapat penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan
oleh bagian perencanaan sehingga semua isu strategis yang muncul pada pembahasan
RENJA dapat diketahui pula oleh bagian penganggaran. Begitu pula sebaliknya, personil
bagian perencanaan aktif mengikuti proses penyusunan anggaran seperti penelaahan
dan pengalokasian anggaran yang dilaksanakan oleh bagian penganggaran.
Integrasi perencanaan dan penganggaran untuk memperoleh informasi yang simetris
dalam rangka menjalankan penganggaran terpadu juga perlu diterapkan pada level
satker.
2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term Expenditure Framework
- MTEF)
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM/MTEF) adalah pendekatan
penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan
yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran.
Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu
tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi:
a. Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai
rencana belanja pemerintah. Aspek pertama ini merupakan pendekatan top-
down yang ditetapkan otoritas fiskal.
b. Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk
mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan. Aspek kedua adalah
pendekatan bottom up, yang disusun oleh setiap unit pelaksana kebijakan
belanja negara.
c. Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut yaitu antara
proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi
rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
yang tengah berjalan (on-going policies)9.
9 ibid
42 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
ilustrasi:
Dalam rangka memperoleh informasi yang simetris pada penerapan anggaran terpadu,
untuk tingkat Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan secara langsung
membawahi bagian perencanaan dan penganggaran sehingga integrasi perencanaan
dan penganggaran lebih mudah dilakukan.
Contoh :
Pada prakteknya, untuk memperoleh informasi yang simetris, pada tingkat Kementerian
Keuangan dilakukan pembahasan bersama mengenai perencanaan kegiatan dan juga
pengalokasian anggaran. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran aktif personil bagian
penganggaran dalam rapat penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan
oleh bagian perencanaan sehingga semua isu strategis yang muncul pada pembahasan
RENJA dapat diketahui pula oleh bagian penganggaran. Begitu pula sebaliknya, personil
bagian perencanaan aktif mengikuti proses penyusunan anggaran seperti penelaahan
dan pengalokasian anggaran yang dilaksanakan oleh bagian penganggaran.
Integrasi perencanaan dan penganggaran untuk memperoleh informasi yang simetris
dalam rangka menjalankan penganggaran terpadu juga perlu diterapkan pada level
satker.
2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term Expenditure Framework
- MTEF)
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM/MTEF) adalah pendekatan
penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan
yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran.
Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu
tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi:
a. Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai
rencana belanja pemerintah. Aspek pertama ini merupakan pendekatan top-
down yang ditetapkan otoritas fiskal.
b. Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk
mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan. Aspek kedua adalah
pendekatan bottom up, yang disusun oleh setiap unit pelaksana kebijakan
belanja negara.
c. Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut yaitu antara
proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi
rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
yang tengah berjalan (on-going policies)9.
9 ibid
42 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
