Page 44 - test
P. 44
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
Uraian Waktu
e. Proses penyusunan Renja-K/L dilakukan Trilateral Meeting (Pertemuan Tiga Pihak) bulan Maret
antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran
f. Pagu Anggaran ditetapkan dalam rangka penyusunan RKA-KL dengan berpedoman paling lambat
kepada kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja K/l dan hasil Evaluasi Kinerja akhir bulan Juni
g. Menteri Keuangan selaku COO menyusun RKA-K/L berpedoman pada SE Pagu bulan Juni
Anggaran, dengan memperhatikan Pagu Anggaran K/L, Renja-K/L, RKP hasil
kesepakatan Pemerintah dan DPR, serta Standar Biaya termasuk menampung usulan
Inisiatif Baru
h. Penelaahan RKA-KL dengan DJA dan Bappenas serta pembahasan dengan DPR. Untuk paling lambat
kemudian hasil penelaahan RKA-KL dihimpun oleh DJA sebagai bahan Nota Keuangan bulan Juli
i. Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN hasil Sidang Kabinet disampaikan Pemerintah bulan Agustus
kepada DPR
j. Pemerintah menyelesaikan pembahasan RAPBN dan RUU APBN dengan DPR paling lambat
akhir bulan
Oktober
k. Presiden menetapkan alokasi anggaran K/L melalui penerbitan Keppres tentang Alokasi paling lambat
Anggaran tanggal
30 November
l. Menteri Keuangan selaku COO (Chief Operational Officer) menyusun dokumen bulan Desember
pelaksanaan anggaran berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam
Keputusan Presiden
m. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat
tanggal
31 Desember
Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran lingkup Kementerian
Keuangan dilakukan lebih awal dari jadwal nasional. Hal ini bertujuan untuk
memberikan ruang waktu dalam rangka persiapan penyelesaian dan penyempurnaan
dokumen perencanaan dan dokumen anggaran oleh Unit Eselon I dan Sekretariat
Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan, untuk kemudian disampaikan kepada
Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran secara tepat waktu.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 37
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Uraian Waktu
e. Proses penyusunan Renja-K/L dilakukan Trilateral Meeting (Pertemuan Tiga Pihak) bulan Maret
antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran
f. Pagu Anggaran ditetapkan dalam rangka penyusunan RKA-KL dengan berpedoman paling lambat
kepada kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja K/l dan hasil Evaluasi Kinerja akhir bulan Juni
g. Menteri Keuangan selaku COO menyusun RKA-K/L berpedoman pada SE Pagu bulan Juni
Anggaran, dengan memperhatikan Pagu Anggaran K/L, Renja-K/L, RKP hasil
kesepakatan Pemerintah dan DPR, serta Standar Biaya termasuk menampung usulan
Inisiatif Baru
h. Penelaahan RKA-KL dengan DJA dan Bappenas serta pembahasan dengan DPR. Untuk paling lambat
kemudian hasil penelaahan RKA-KL dihimpun oleh DJA sebagai bahan Nota Keuangan bulan Juli
i. Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN hasil Sidang Kabinet disampaikan Pemerintah bulan Agustus
kepada DPR
j. Pemerintah menyelesaikan pembahasan RAPBN dan RUU APBN dengan DPR paling lambat
akhir bulan
Oktober
k. Presiden menetapkan alokasi anggaran K/L melalui penerbitan Keppres tentang Alokasi paling lambat
Anggaran tanggal
30 November
l. Menteri Keuangan selaku COO (Chief Operational Officer) menyusun dokumen bulan Desember
pelaksanaan anggaran berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam
Keputusan Presiden
m. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat
tanggal
31 Desember
Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran lingkup Kementerian
Keuangan dilakukan lebih awal dari jadwal nasional. Hal ini bertujuan untuk
memberikan ruang waktu dalam rangka persiapan penyelesaian dan penyempurnaan
dokumen perencanaan dan dokumen anggaran oleh Unit Eselon I dan Sekretariat
Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan, untuk kemudian disampaikan kepada
Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran secara tepat waktu.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 37
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
