Page 47 - test
P. 47
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
Ilustrasi:
Proses Penyusunan Anggaran pada Direktorat/Pusat (Eselon II)
Proses penyusunan anggaran pada Direktorat/Pusat (Eselon II) lingkup Kementerian
Keuangan merupakan salah satu bagian dari proses penyusunan anggaran tingkat eselon
I. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan.
Proses penyusunan anggaran dimulai dengan pelaksanaan Resource Forum tingkat
Unit Eselon I dengan data yang bersumber dari Unit Eselon II. Proses selanjutnya yaitu
melaksanakan review baseline pada tingkat Eselon II. Sebelum melakukan review
baseline, unit Eselon II sebaiknya menyusun daftar informasi-informasi penting terkait
sumber daya yang dimiliki seperti jumlah pegawai, jumlah asset, informasi mengenai
pelaksanaan suatu proyek (terminate atau on going) dan informasi lainnya serta usulan
inisiatif baru. Informasi tersebut akan membantu dalam menentukan besarnya kebutuhan
anggaran untuk belanja operasional dan belanja non operasional, sehingga akan dapat
mempermudah unit Eselon II dalam mengusulkan besaran pagu indikatif ke Unit Eselon I
masing-masing.
Dalam persiapan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) sebagai data dukung dalam penyusunan anggaran juga tidak dapat terlepas
dari informasi-informasi tersebut. Data dukung tersebut sangat dibutuhkan dalam
pelaksanaan penelitian anggaran oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan
Keuangan, reviu anggaran oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta
penelaahan anggaran oleh Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan Bappenas.
3.1.3 Dokumentasi Proses Anggaran dan Panduannya
Data dan Informasi anggaran harus dikomunikasikan kepada unit eselon I dan para
pemangku kepentingan sejak awal penyusunan anggaran hingga seluruh tahapan siklus
anggaran. Data dan informasi tersebut antara lain kebijakan anggaran, jadwal, serta tata
cara atau petunjuk proses penyusunan anggaran yang harus terdokumentasikan. Bentuk
dokumentasi dapat berupa Surat Edaran, Pedoman, Instruksi dan lainnya sehingga
penyusunan anggaran berjalan secara efektif.
Dokumentasi proses penyusunan anggaran akan menjadi lesson learned sebagai
pertimbangan untuk proses penganggaran pada tahun berikutnya. Dengan adanya
dokumentasi tersebut maka catatan dan tindakan yang dilakukan selama proses
penganggaran akan menjadi referensi dalam proses penganggaran ke depan. Para
pemangku kepentingan akan dengan mudah menginventarisir kendala-kendala yang
timbul serta memitigasinya sebagai penyempurnaan dalam proses penganggaran. Lebih
lanjut, dokumentasi proses penyusunan anggaran akan memudahkan dalam menyediakan
informasi pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun
eksternal.
40 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
Ilustrasi:
Proses Penyusunan Anggaran pada Direktorat/Pusat (Eselon II)
Proses penyusunan anggaran pada Direktorat/Pusat (Eselon II) lingkup Kementerian
Keuangan merupakan salah satu bagian dari proses penyusunan anggaran tingkat eselon
I. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan.
Proses penyusunan anggaran dimulai dengan pelaksanaan Resource Forum tingkat
Unit Eselon I dengan data yang bersumber dari Unit Eselon II. Proses selanjutnya yaitu
melaksanakan review baseline pada tingkat Eselon II. Sebelum melakukan review
baseline, unit Eselon II sebaiknya menyusun daftar informasi-informasi penting terkait
sumber daya yang dimiliki seperti jumlah pegawai, jumlah asset, informasi mengenai
pelaksanaan suatu proyek (terminate atau on going) dan informasi lainnya serta usulan
inisiatif baru. Informasi tersebut akan membantu dalam menentukan besarnya kebutuhan
anggaran untuk belanja operasional dan belanja non operasional, sehingga akan dapat
mempermudah unit Eselon II dalam mengusulkan besaran pagu indikatif ke Unit Eselon I
masing-masing.
Dalam persiapan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) sebagai data dukung dalam penyusunan anggaran juga tidak dapat terlepas
dari informasi-informasi tersebut. Data dukung tersebut sangat dibutuhkan dalam
pelaksanaan penelitian anggaran oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan
Keuangan, reviu anggaran oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta
penelaahan anggaran oleh Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan Bappenas.
3.1.3 Dokumentasi Proses Anggaran dan Panduannya
Data dan Informasi anggaran harus dikomunikasikan kepada unit eselon I dan para
pemangku kepentingan sejak awal penyusunan anggaran hingga seluruh tahapan siklus
anggaran. Data dan informasi tersebut antara lain kebijakan anggaran, jadwal, serta tata
cara atau petunjuk proses penyusunan anggaran yang harus terdokumentasikan. Bentuk
dokumentasi dapat berupa Surat Edaran, Pedoman, Instruksi dan lainnya sehingga
penyusunan anggaran berjalan secara efektif.
Dokumentasi proses penyusunan anggaran akan menjadi lesson learned sebagai
pertimbangan untuk proses penganggaran pada tahun berikutnya. Dengan adanya
dokumentasi tersebut maka catatan dan tindakan yang dilakukan selama proses
penganggaran akan menjadi referensi dalam proses penganggaran ke depan. Para
pemangku kepentingan akan dengan mudah menginventarisir kendala-kendala yang
timbul serta memitigasinya sebagai penyempurnaan dalam proses penganggaran. Lebih
lanjut, dokumentasi proses penyusunan anggaran akan memudahkan dalam menyediakan
informasi pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun
eksternal.
40 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
