Page 36 - test
P. 36
Keselarasan Penganggaran dengan Perencanaan dantata Kelola organisasi
2.4.3 Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan
Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan adalah proses komunikasi
dan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya, membahas
persoalan-persoalan yang terjadi, dan membina hubungan yang dinamis. Manfaat utama dari
proses ini adalah agar pelaksanaan anggaran mendapatkan dukungan dan meminimalisir
resiko penolakan oleh pemangku kepentingan.
Kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan bertujuan untuk berinteraksi,
melibatkan, dan memberdayakan pemangku kepentingan. Proses pengelolaan hubungan
dengan pemangku kepentingan terdiri dari:
1. Identifikasi adalah proses mengidentifikasi orang/pegawai/pejabat, kelompok, atau
unit organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dengan keputusan,
aktivitas, atau output dari suatu kegiatan. Proses identifikasi dilakukan dengan
menentukan:
a. Pihak yang akan memperoleh atau kehilangan sesuatu atas hasil dari program/
kegiatan
b. Pihak yang berpotensi mempengaruhi, mendukung, atau menghambat
implementasi program/kegiatan
2. Perencanaan Pengelolaan Pemangku Kepentingan adalah proses pengembangan
strategi manajemen yang secara efektif melibatkan pemangku kepentingan di dalam
siklus proyek, berdasarkan analisa atas kebutuhan, minat dan dampak potensial
terhadap keberhasilan program/kegiatan. Manfaat utama dari tahapan ini adalah
untuk memberikan rencana yang jelas dan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku
kepentingan dalam mendukung kebutuhan program/kegiatan.
3. Pengelolaan keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan dengan:
a. Melibatkan pemangku kepentingan pada setiap tahapan proyek untuk
memastikan komitmen yang berkelanjutan untuk keberhasilan proyek;
b. Mengelolaekspektasipemangkukepentinganmelaluinegosiasidankomunikasi
untuk memastikan tercapainya tujuan proyek;
c. Menangani potensi masalah yang belum mendapat perhatian dan
mengantisipasi persoalan-persoalan di masa mendatang yang mungkin
disebabkan oleh pemangku kepentingan;
d. Mengklarifikasi, menindaklanjuti, serta menyelesaikan isu dan permasalahan
yang telah teridentifikasi.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 29
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
2.4.3 Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan
Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan adalah proses komunikasi
dan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya, membahas
persoalan-persoalan yang terjadi, dan membina hubungan yang dinamis. Manfaat utama dari
proses ini adalah agar pelaksanaan anggaran mendapatkan dukungan dan meminimalisir
resiko penolakan oleh pemangku kepentingan.
Kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan bertujuan untuk berinteraksi,
melibatkan, dan memberdayakan pemangku kepentingan. Proses pengelolaan hubungan
dengan pemangku kepentingan terdiri dari:
1. Identifikasi adalah proses mengidentifikasi orang/pegawai/pejabat, kelompok, atau
unit organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dengan keputusan,
aktivitas, atau output dari suatu kegiatan. Proses identifikasi dilakukan dengan
menentukan:
a. Pihak yang akan memperoleh atau kehilangan sesuatu atas hasil dari program/
kegiatan
b. Pihak yang berpotensi mempengaruhi, mendukung, atau menghambat
implementasi program/kegiatan
2. Perencanaan Pengelolaan Pemangku Kepentingan adalah proses pengembangan
strategi manajemen yang secara efektif melibatkan pemangku kepentingan di dalam
siklus proyek, berdasarkan analisa atas kebutuhan, minat dan dampak potensial
terhadap keberhasilan program/kegiatan. Manfaat utama dari tahapan ini adalah
untuk memberikan rencana yang jelas dan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku
kepentingan dalam mendukung kebutuhan program/kegiatan.
3. Pengelolaan keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan dengan:
a. Melibatkan pemangku kepentingan pada setiap tahapan proyek untuk
memastikan komitmen yang berkelanjutan untuk keberhasilan proyek;
b. Mengelolaekspektasipemangkukepentinganmelaluinegosiasidankomunikasi
untuk memastikan tercapainya tujuan proyek;
c. Menangani potensi masalah yang belum mendapat perhatian dan
mengantisipasi persoalan-persoalan di masa mendatang yang mungkin
disebabkan oleh pemangku kepentingan;
d. Mengklarifikasi, menindaklanjuti, serta menyelesaikan isu dan permasalahan
yang telah teridentifikasi.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 29
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
