Page 33 - test
P. 33
Keselarasan Penganggaran dengan Perencanaan dantata Kelola organisasi
Better Practice tips: Penilaian usulan Proyek.
Penilaian usulan Proyek t-1
Pelaksanaan seleksi pada tahap T-1 dilaksanakan di sesuai dengan ketentuan proses
penyusunan anggaran. Dalam hal ini, usulan proyek dibahas dalam Resource Forum
sekurang-kurangnya melibatkan Biro Perencanaan Keuangan (Sekretariat Jenderal),
Inspektorat Jenderal, Ditjen Anggaran dan Bappenas.
Waktu Pengajuan dan Penilaian usulan Proyek
Pengajuan dan penilaian usulan Proyek sebaiknya dilakukan di luar jadwal penyusunan
anggaran (Januari-Maret). Hal ini dilakukan agar pengusulan proyek dapat dilakukan
tanpa mengganggu proses penyusunan anggaran pada tahun berjalan.
2.4 Melibatkan Para Pemangku Kepentingan Dalam Proses Perencanaan
dan Penganggaran
Janji layanan dan kinerja suatu unit organisasi merupakan hal yang utama dalam
penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran tidak hanya menitikberatkan pada alokasi
keuangan saja tetapi lebih kepada dukungan pencapaian target kinerja. Dalam merumuskan
dan mengkoordinasikan proses penganggaran, pengelola keuangan harus melibatkan
pimpinan (Menteri, Eselon I, dan Eselon II Kantor Pusat) dan pelaksana kegiatan (direktur,
kepala biro, kepala pusat, kepala kanwil, kepala kantor) agar ikut bertanggung jawab dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dalam proses penganggaran, selain melibatkan pejabat pengelola keuangan seperti
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diperlukan
dukungan keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), unit eselon I, dan
bidang-bidang lain di kementerian. Sebagai contoh, Biro SDM sebagai pemegang kebijakan
perencanaan pegawai berperan dalam proses penganggaran indikatif yang berkaitan
dengan perekrutan pegawai lingkup Kementerian.
Selain hal tersebut di atas, keterlibatan Bendahara Umum Negara (BUN) juga
memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, Direktur Jenderal Anggaran (Kuasa
Bendahara Umum Negara) memberikan panduan dan petunjuk kepada satker dalam bentuk
penerbitan peraturan-peraturan, sistem, dan kebijakan penganggaran.
Elemen-elemen utama yang secara efektif dapat menyatukan pemangku kepentingan
di dalam proses penganggaran adalah:
· Dukungan organisasi dan komitmen pimpinan secara berkelanjutan;
· Dukungan para pelaksana kegiatan di dalam proses penganggaran; dan
26 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
Better Practice tips: Penilaian usulan Proyek.
Penilaian usulan Proyek t-1
Pelaksanaan seleksi pada tahap T-1 dilaksanakan di sesuai dengan ketentuan proses
penyusunan anggaran. Dalam hal ini, usulan proyek dibahas dalam Resource Forum
sekurang-kurangnya melibatkan Biro Perencanaan Keuangan (Sekretariat Jenderal),
Inspektorat Jenderal, Ditjen Anggaran dan Bappenas.
Waktu Pengajuan dan Penilaian usulan Proyek
Pengajuan dan penilaian usulan Proyek sebaiknya dilakukan di luar jadwal penyusunan
anggaran (Januari-Maret). Hal ini dilakukan agar pengusulan proyek dapat dilakukan
tanpa mengganggu proses penyusunan anggaran pada tahun berjalan.
2.4 Melibatkan Para Pemangku Kepentingan Dalam Proses Perencanaan
dan Penganggaran
Janji layanan dan kinerja suatu unit organisasi merupakan hal yang utama dalam
penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran tidak hanya menitikberatkan pada alokasi
keuangan saja tetapi lebih kepada dukungan pencapaian target kinerja. Dalam merumuskan
dan mengkoordinasikan proses penganggaran, pengelola keuangan harus melibatkan
pimpinan (Menteri, Eselon I, dan Eselon II Kantor Pusat) dan pelaksana kegiatan (direktur,
kepala biro, kepala pusat, kepala kanwil, kepala kantor) agar ikut bertanggung jawab dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dalam proses penganggaran, selain melibatkan pejabat pengelola keuangan seperti
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diperlukan
dukungan keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), unit eselon I, dan
bidang-bidang lain di kementerian. Sebagai contoh, Biro SDM sebagai pemegang kebijakan
perencanaan pegawai berperan dalam proses penganggaran indikatif yang berkaitan
dengan perekrutan pegawai lingkup Kementerian.
Selain hal tersebut di atas, keterlibatan Bendahara Umum Negara (BUN) juga
memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, Direktur Jenderal Anggaran (Kuasa
Bendahara Umum Negara) memberikan panduan dan petunjuk kepada satker dalam bentuk
penerbitan peraturan-peraturan, sistem, dan kebijakan penganggaran.
Elemen-elemen utama yang secara efektif dapat menyatukan pemangku kepentingan
di dalam proses penganggaran adalah:
· Dukungan organisasi dan komitmen pimpinan secara berkelanjutan;
· Dukungan para pelaksana kegiatan di dalam proses penganggaran; dan
26 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
