Page 28 - test

Keselarasan Penganggaran dengan Perencanaan dantata Kelola organisasi

adanya kebutuhan akan pelaksanaan proyek yang akan dilakukan. Secara umum,
dokumen awal yang disampaikan berisi beberapa hal, namun tidak terbatas pada:
· Nama proyek yang diusulkan;
· Output yang di dukung;
· Deskripsi singkat tentang proyek, yang berisi latar belakang kebutuhan

organisasi atas proyek tersebut serta karakteristik proyek yang akan dikerjakan;
· Ruang lingkup dari proyek;
· Tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya pelaksanaan proyek;
· Analisis terhadap stakeholders kaitannya dengan proyek tersebut (internal

maupun eksternal stakeholder)
· Interdependensi/hubungan keterkaitan yang muncul
· Alternatif proyek.
· Estimasi biaya;
· Unit yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.

Contoh formulir T-3 sebagaimana pada lampiran 1.

Penyampaian usulan proyek pada tahap T-3 ini diajukan oleh satker pengusul
kepada Sekretariat Ditjen/Badan, bersamaan dengan tahap pengusulan anggaran
sebagaimana diatur pada ketentuan yang berlaku (sebelum Trilateral Meeting).
Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Resource Forum tingkat Unit Eselon I yang
sekurang-kurangnya melibatkan Bagian Keuangan, SDM, Perlengkapan, Informasi
Teknologi serta Organisasi dan Tatalaksana melakukan penilaian terhadap usulan
proyek T-3 tersebut. Informasi lolos atau tidaknya usulan proyek T-3 menjadi dasar
kelanjutan untuk tahap selanjutnya (T-2).

2. Tahap Kedua (T-2)

Berdasarkan informasi mengenai proyek yang lolos pada tahap T-3, Unit Eselon
I menyampaikan kepada satker pengusul untuk menyusun kelengkapan usulan
proyek pada tahap kedua (T-2). Di dalam pengajuan T-2 ini, dokumen pengusulan
serta outline proposal proyek lebih komprehensif dan detil dibandingkan dengan
tahap T-3. Hal-hal yang disampaikan di dalam dokumen pengusulan proyek tahap ini
adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
· Update informasi awal yang sudah disampaikan pada T-3;
· Desain awal/gambaran singkat dari proyek;
· Cost Benefit Analysis;
· Ruang lingkup pekerjaan;
· Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
· Biaya per pekerjaan;

Biro Perencanaan Dan Keuangan 21
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan