Page 26 - test
P. 26
Keselarasan Penganggaran dengan Perencanaan dantata Kelola organisasi
2.3.1 Anggaran untuk Belanja Modal Berhubungan dan Berjalan Sesuai Dengan
Rencana Manajemen Aset
International best practices di beberapa negara telah menunjukkan bahwa pengelolaan
aset negara memiliki peran strategis dan merupakan salah satu indikator penting di dalam
pengelolaan anggaran negara yang baik serta upaya dalam rangka perwujudan akuntabilitas
tata kelola keuangan negara. Pengelolaan aset dilaksanakan dengan berpegang pada pilar
sebagai berikut:
a. Keputusan yang menyangkut manajemen aset harus didasarkan pada evaluasi atas
alternatif-alternatif yang ada (misalnya mengenai opsi cara pengadaan, ataupun
dengan mengoptimalkan aset yang ada) dengan mempertimbangkan total biaya
yang dikeluarkan, manfaat, dan risiko dari aset tersebut;
b. Kepemilikan, pengendalian/pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan suatu
aset harus ditata dengan jelas, dikomunikasikan kepada pengguna (stakeholders);
c. Aktivitas manajemen aset harus berada di bawah kerangka kebijakan manajemen
aset yang terintegrasi.
Ketiga pilar pengelolaan aset tersebut harus menjadi pedoman di dalam pengalokasian
anggaran untuk belanja modal. Perencanaan kebutuhan belanja modal harus mampu
menghubungkan antara ketersediaan barang modal sebagai hasil dari pengadaan yang
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang.
Selain itu, perlu adanya pertimbangan metode alternatif yang lebih efisien dibandingkan
dengan pengadaan baru, seperti sewa atau melalui perbaikan/reparasi aset yang sudah ada.
Pengadaan belanja modal tersebut harus merupakan bagian dari kebijakan atau roadmap
manajemen aset organisasi.
Better Practice tips: roadmap manajemen aset
Aset merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi dan harus dikelola dengan baik. Banyak
pihak yang masih menganggap bahwa manajemen aset merupakan kegiatan yang hanya sekadar
mengelola daftar aset. Beberapa realita di lapangan menunjukan bahwa banyak kasus yang sebenarnya
dimulai dari kesalahan di dalam pengelolaan aset, sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit.
Sebagai contoh optimalisasi sumber daya tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak teridentifikasi
dengan jelas, ataukah kapan kita harus melakukan penggantian atas aset yang seharusnya sudah
dihapuskan.
Di dalam pengelolaan aset, sangatlah dianjurkan apabila suatu organisasi memiliki roadmap aset yang
baik. Dengan adanya strategi perencanaan aset yang baik akan dapat memberikan guidance dan kejelasan
tentang bagaimana pengelolaan aset yang efektif di suatu organisasi, serta dapat mengoptimalkan proses
penganggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan diantaranya
perlu adanya kaji ulang pemanfaatan seluruh BMN yang ada agar tidak terjadi idle aset dan duplikasi
dalam pengadaan serta pemeliharaan aset tersebut. Keputusan akan pilihan-pilihan dalam pengelolaan
aset hanya bisa terjawab dengan tepat bila kita memiliki informasi/data yang jelas tentang aset yang ada.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 19
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
2.3.1 Anggaran untuk Belanja Modal Berhubungan dan Berjalan Sesuai Dengan
Rencana Manajemen Aset
International best practices di beberapa negara telah menunjukkan bahwa pengelolaan
aset negara memiliki peran strategis dan merupakan salah satu indikator penting di dalam
pengelolaan anggaran negara yang baik serta upaya dalam rangka perwujudan akuntabilitas
tata kelola keuangan negara. Pengelolaan aset dilaksanakan dengan berpegang pada pilar
sebagai berikut:
a. Keputusan yang menyangkut manajemen aset harus didasarkan pada evaluasi atas
alternatif-alternatif yang ada (misalnya mengenai opsi cara pengadaan, ataupun
dengan mengoptimalkan aset yang ada) dengan mempertimbangkan total biaya
yang dikeluarkan, manfaat, dan risiko dari aset tersebut;
b. Kepemilikan, pengendalian/pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan suatu
aset harus ditata dengan jelas, dikomunikasikan kepada pengguna (stakeholders);
c. Aktivitas manajemen aset harus berada di bawah kerangka kebijakan manajemen
aset yang terintegrasi.
Ketiga pilar pengelolaan aset tersebut harus menjadi pedoman di dalam pengalokasian
anggaran untuk belanja modal. Perencanaan kebutuhan belanja modal harus mampu
menghubungkan antara ketersediaan barang modal sebagai hasil dari pengadaan yang
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang.
Selain itu, perlu adanya pertimbangan metode alternatif yang lebih efisien dibandingkan
dengan pengadaan baru, seperti sewa atau melalui perbaikan/reparasi aset yang sudah ada.
Pengadaan belanja modal tersebut harus merupakan bagian dari kebijakan atau roadmap
manajemen aset organisasi.
Better Practice tips: roadmap manajemen aset
Aset merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi dan harus dikelola dengan baik. Banyak
pihak yang masih menganggap bahwa manajemen aset merupakan kegiatan yang hanya sekadar
mengelola daftar aset. Beberapa realita di lapangan menunjukan bahwa banyak kasus yang sebenarnya
dimulai dari kesalahan di dalam pengelolaan aset, sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit.
Sebagai contoh optimalisasi sumber daya tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak teridentifikasi
dengan jelas, ataukah kapan kita harus melakukan penggantian atas aset yang seharusnya sudah
dihapuskan.
Di dalam pengelolaan aset, sangatlah dianjurkan apabila suatu organisasi memiliki roadmap aset yang
baik. Dengan adanya strategi perencanaan aset yang baik akan dapat memberikan guidance dan kejelasan
tentang bagaimana pengelolaan aset yang efektif di suatu organisasi, serta dapat mengoptimalkan proses
penganggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan diantaranya
perlu adanya kaji ulang pemanfaatan seluruh BMN yang ada agar tidak terjadi idle aset dan duplikasi
dalam pengadaan serta pemeliharaan aset tersebut. Keputusan akan pilihan-pilihan dalam pengelolaan
aset hanya bisa terjawab dengan tepat bila kita memiliki informasi/data yang jelas tentang aset yang ada.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 19
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
