Page 197 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

masalah pelik. Hal ini tentu saja tidak hanya di level pusat, tetapi juga di
level Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Pelibatan atau involvement: Ketiganya sedapat mungkin terlibat dalam
setiap tahapan Pemilu, mulai dari penyusunan peraturan, perencanaan
dan implementasi. Pelibatan ini bukan hanya menghormati posisi
sesama lembaga penyelenggara Pemilu, tetapi juga untuk mendapatkan
kritik dan saran. Bagaimanapun kritik dan saran akan lebih baik didengar
secara tertutup dan dibahas bersama, daripada diumbar di media
massa.
3. Transparan: perlu membuka diri atas setiap kegiatan dalam batas -batas
yang diperbolehkan undang -undang. Sifat tertutup akan menimbulkan
kecurigaan dan ketidakpercayaan antar lembaga, sebaliknya sifat
terbuka akan mendorong kejujuran dan kepercayaan publik.

4. Akses data dan informasi: harus merespon secara positif keluhan antar
lembaga. Kesan bahwa KPU tertutup atas data dan informasi, harus
dihilangkan. Selama data atau informasi tersebut adalah informasi
terbuka yang diatur oleh undang -undang, sebaiknya disampaikan saja
kepada Bawaslu. Langkah ini tidak hanya menjaga kehormatan masing-
masing pihak, tetapi juga menaikkan citra diri KPU di hadapan peserta
dan pemilih.

I. Penutup

LPP adalah institusi yang memegang peranan penting untuk
menyelenggarakan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. LPP lah yang
pada akhirnya mengimplementasikan maksud dari kerangka hukum dan
sistem pemilu yang berlaku. LPP yang mengelola kontestasi antar peserta
pemilu dan mengelola serta memastikan jalannya tahapan
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dikehendaki hukum yang berlaku.
Dalam menjalankan tugas tersebut LPP tentu rentan melakukan kesalahan,
kekeliruan atau menjadi sasaran intervensi peserta pemilu ataupun
kekuasaan. Guna memastikan Pemilu berlangsung secara demokratis dan
berintegritas, Pemilu mensyaratkan adanya LPP yang mandiri yang
keberadaannya dimandatkan secara jelas dalam konstitusi dan
mendapatkan kepercayaan publik. Dalam tataran praktis, Prinsip dan kode
etik penyelenggara pemilu mengikat seluruh penyelenggara Pemilu agar
bekerja secara akuntabel, mandiri dan profesional.

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 181