Page 192 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya DKPP dilengkapi dengan Sekretariat yang
bertugas membantu dan memfasilitasi DKPP menjalankan tugas,
kewenangan dan kewajibannya. Awalnya Sekretariat DKPP melekat atau
merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal Bawaslu. Namun berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP, kini Sekretariat
Jenderal DKPP berada di bawah Kementarian Dalam Negeri. DKPP dapat
73
membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap Provinsi yang bersifat ad doc.
Satu hal yang menarik dalam perkembangan penegakan kode etik
penyelenggara Pemilu adalah bahwa penegakan kode etik dan perilaku tidak
hanya berlaku untuk jajaran KPU dan Bawaslu, tetapi juga mengikat DKPP itu
sendiri. Berbeda dengan posisi DKPP sebelum Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu, kini Anggota DKPP, Tim Pemeriksa Daerah dan
Sekretariat yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku DKPP juga
dapat dikenai sanksi etik oleh Majelis Kehormatan DKPP yang dibentuk oleh
74
dan berasal dari DKPP.
G.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP

DKPP bertugas:

a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode
etik oleh penyelenggara Pemilu; dan
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan
dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh
Penyelenggara Pemilu.

DKPP berwenang:

a. memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk
dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
c. memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti
melanggar kode etik;

73 Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
74 Peraturan DKPP Nomor 4 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP
176 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU