Page 193 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

d. memutus pelanggaran kode etik.

DKPP berkewajiban :

a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas dan
transparansi;
b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara
pemilu;
c. bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk
popularitas pribadi; dan
d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

H. Hubungan antara KPU-Bawaslu-DKPP

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, secara formal yuridis KPU,
Bawaslu dan DKPP adalah LPP dengan satu kesatuan fungsi yang berbeda.
KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan
DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Walau tugas,
kewenangan dan kewajiban ketiga LPP sudah diatur dalam regulasi, dalam
praktiknya relasi ketiganya tidaklah selalu berjalan sebagaimana mestinya.
Hal itu setidaknya disebabkan sejumlah hal. Pertama, faktor personal. Relasi
antar ketiga LPP bermasalah disebabkan persoalan personal yang kemudian
terbawa dalam sikap dan relasi kelembagaan. Kedua, faktor komunikasi. Di
sejumlah daerah relasi ketiga LPP memburuk karena lemahnya komunikasi
antar lembaga, khususnya antara KPU dan Bawaslu.

Ketiga, faktor regulasi. Seringkali regulasi atau peraturan kepemiluan
memunculkan pengaturan baru khususnya terkait kewenangan yang
kemudian memicu masalah di lapangan. Salah satu contoh yang
mengemuka dalam Pemilu 2019 adalah ketika UU Pemilu memberi
wewenang baru penanganan pelanggaran administrasi pemilu kepada
Bawaslu tanpa norma batas waktu yang defenitif. Dalam praktiknya, ada
sejumlah putusan pelanggaran administrasi Bawaslu terbit setelah
melewati tahapan penetapan pemilu nasional dan putusan tersebut
berdampak pada perubahan hasil perolehan suara Parpol atau Calon, yang
kemudian tindaklanjutnya menjadi problematik bagi KPU. Sebab UU Pemilu
menyebut bahwa perubahan perolehan suara pasca keputusan KPU tentang
penetapan hasil pemilu hanya dapat dilakukan melalui putusan MK. Selain

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 177