Page 196 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Gambar 4.8. Relasi KPU-BAWASLU-DKPP

Memaknai dan menempatkan posisi KPU sebagai LPP utama pemilu
penting dalam kerangka membangun relasi kritis-sinergis antara KPU,
Bawaslu dan DKPP. Supaya dapat kritis-sinergis, relasi diantara ketiga
lembaga sepatutnya dibangun dengan asumsi dasar bahwa KPU, secara
kelembagaan, memiliki modalitas dan kapasitas kepemiluan dalam
melaksanakan Undang-undang dan membuat Peraturan PKPU serta
megimplementasikannya. Sehingga ketika ada problem atau masalah yang
muncul di lapangan yang disebabkan perbedaan interpretasi terhadap UU
atau Peraturan KPU, KPU tidak langsung dipersepsikan atau diposisikan
sebagai “pihak yang salah” tapi justru dapat diberi ruang yang lebih luas
dan leluasa untuk menjelaskan masalah tersebut secara komprehensif
untuk mendapatkan solusi yang berkeadilan dan akuntabel. Sebagai
penyelenggara pemilu, selayaknya KPU “lebih banyak didengar” dalam
mengambil solusi terhadap masalah kepemiluan yang solusinya tidak selalu
jelas dan defenitif diatur dalam UU.

H.1. Tips Membangun Relasi yang Sinergis KPU–Bawaslu–DKPP

1. Komunikasi formal dan informal: Komunikasi formal dan informal
tripartit antara KPU dengan Bawaslu dan DKPP yang tidak diatur secara
khusus dalam undang-undang dapat digunakan untuk menjembatani
dan menyelesaikan masalah yang membelit antar lembaga. Oleh karena
itu, meskipun sudah ada komunikasi formal, misalnya pertemuan KPU–
Bawaslu–DKPP secara periodik, namun komunikasi informal harus lebih
sering terjadi. Sebab komunikasi informal yang menyentuh dimensi-
dimensi personal, sering kali bisa mengurai dan menemukan solusi atas

180 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU