Page 112 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

Mulya Asli untuk melepaskan sebagian areal HGU nya
karena telah digarap oleh masyarakat seluas 69.5900 m2
(69,59 Ha). Di luar tanah tersebut, PT Mulya Asli tetap meng-
ajukan permohonan memperbaharui HGU, setelah dikurangi
tanah yang telah dilepaskan menjadi tanah negara sesuai Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal 27 April 2007.
Tanah yang dilepaskan oleh PT. Mulya Asli telah
ditegaskan menjadi tanah negara berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q.
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor :
1281 – 310.3 – D III tanggal 23 April 2007. Pada areal seluas
69,59 Ha, oleh masyarakat penggarap telah diusahakan
menjadi areal pertanian dan permukiman. Oleh pemerintah,
tanah tersebut ditegaskan menjadi Tanah Objek Landreform
(TOL) dan diredistribusikan kepada masyarakat (para peng-
garap). Lokasi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi
Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), yang
selanjutnya dilakukan sertifikasi dengan pembiayaan melalui
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Setelah dilaku-
kan sertifikasi tanah tersebut, sengketa tanah antara Masya-
rakat dengan PT Mulya Asli menjadi berakhir.

Riwayat Penguasaan Tanah di Desa Pasawahan

Umumnya, penguasaan tanah oleh masyarakat Pasa-
wahan masih berujung sengketa. Artinya sampai dengan saat
ini penguasaan tanah oleh para penggarap masih belum bisa
dikatakan clear and clean. Oleh masyarakat, lokasi tanah-tanah
sengketa itu dikenal dengan Lokasi Pasawahan I dan Lokasi
Pasawahan II. Pada Lokasi Pasawahan I terjadi sengketa
antara Masyarakat dengan Perum Perhutani, dan di Lokasi
Pasawahan II terjadi sengketa antara Masyarakat dengan PT
Cipicung Pasawahan. Riwayat dari terjadinya sengketa pengu-
asaan tanah di Desa Pasawahan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut.

98