Page 116 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi
P. 116
Solusi yang ditempuh dengan diadakan penyuluhan oleh
pemegang HGU, dimana pemegang HGU baru melaksanakan
pola kemitraan dengan para penggarap serta pemegang HGU
yang baru agar mengajukan perpanjangan HGU. Sebagai
tindak lanjut, agar segera diproses permohonan HGU baru.
Kajian Hukum Penguasaan Tanah
Untuk menetapkan status dari HGU yang telah berakhir,
atau tidak diperpanjang oleh pemegang hak menjadi tanah
negara, maka oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional di-
tempuh proses sebagai berikut:
1. Surat Pernyataan tidak diperpanjang atau tidak diper-
barui oleh pemegang hak/bekas pemegang hak:
2. Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dari
pemegang hak:
3. Surat Penegasan dari Badan Pertanahan Nasional Pusat
yang menyatakan bahwa tanah tersebut statusnya
sebagai tanah negara.
Tidak ada ketentuan yang menjadi dasar bagi otoritas
Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan secara sepi-
hak areal bekas HGU menjadi tanah negara. Dasar dimaksud
adalah dalam hal ketentuan-ketentuan yang berlaku setelah
HGU berakhir yang meliputi:
1. Jangka waktu setelah HGU berakhir, maksudnya berapa
lamakah setelah HGU berakhir, otoritas pertanahan ber-
wenang menetapkan bahwa areal bekas HGU tersebut
ditegaskan sebagai tanah negara:
2. Kondisi peruntukan dan penggunaan tanah bekas HGU
untuk dapat ditegaskan sebagai tanah negara.
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) dan
peraturan peleksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1996 tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha dan
102
