Page 115 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

Riwayat penguasaan tanahnya:
1. HGU Nomor 1 bekas erfpacht Nomor 158 Desa Pasa-
wahan dan HGU bekas erfpacht Nomor 165 Desa Kersa-
ratu, atas nama Mohammad Suleman, dikuasai dan di-
miliki oleh PT. Cipicung Pasawahan.
2. Penguasaan tanah tersebut berdasarkan Jual Beli dari
NV. Tambaksari pada Tanggal 6-12-1956 Nomor 31
yang telah berakhir sampai Tanggal 15-8-1986, 17-7-
1993 dan 8-9-1990.
3. Permohonan perpanjangan HGU nya dilakukan pada
Tanggal 11-3-1998 Nomor 060/CP/III/1998 dan diper-
baharui permohonannya pada Tanggal 3-4-1998 ber-
dasarkan Rekomendasi Bupati Tanggal 10-01-1992 dan
Rekomendasi Dinas Perkebunan Tanggal 30-7-1998,
serta Fatwa dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 19-3-1998 Nomor
540-2593.
Permasalahan tanah muncul dengan adanya permohonan
masyarakat Bojongsari dan Pasawahan untuk Hak Milik Atas
Tanah, dengan anggapan bahwa tanah tersebut sudah menjadi
tanah negara dan telah ditelantarkan oleh pihak pengusaha.
Upaya penanganan yang telah dilakukan adalah dengan diada-
kan rapat di Bojongsari yang dihadiri instansi terkait, dan dia-
log antara masyarakat dengan pihak pengusaha serta instansi
terkait pada tanggal 24-01-2000 dengan hasil sebagai berikut:
1. Masih adanya perbedaan terhadap pola kemitraan yang
dianjurkan Kepala BPN Tanggal 23-2000 Nomor 500-
1617-KBPN antara masyarakat dengan pihak pengusaha:
2. Masyarakat dengan tegas memohon hak atas tanah
negara dan memohon agar perpanjangan HGU ditolak
karena dianggap tidak memberikan keadilan dan pem-
berdayaan kepada masyarakat penggarap:
3. Telah ada kesepakatan dengan para penggarap yang diwakili
oleh Sekretaris Jenderal SPP dengan pemohon HGU baru.

101