Page 113 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi
P. 113

Sengketa Penguasaan Tanah

             Lokasi Pasawahan I
                   Di Lokasi Pasawahan I, masyarakat mengerjakan tanah
             garapan di lokasi yang dikuasai Perum Perhutani. Status tanah
             yang dipermasalahkan, bahwa tanah negara bekas HGU
             dikuasai oleh Perum Perhutani. Letak tanah tersebut berada
             di 5 desa yang salah satunya adalah Pasawahan. Di Pasa-
             wahan, lokasi ini berada di bagian utara desa. Adapun 4 desa
             lainnya adalah Kalijaya, Cikaso, Cigayam, dan Banjaranyar,
             yang kesemuanya berada di Kecamatan Banjarsari. Luas
             tanah yang disengketakan 708,0440 Ha dengan penggunaan
             tanah menurut pihak perhutani untuk kawasan hutan.
             Sementara 30 Ha di antaranya telah digarap oleh masyarakat,
             ditanami palawija.
                   Penguasaan tanah oleh Perum Perhutani, kronologisnya
             sebagai berikut :
             1.    Areal tanah tersebut menjadi tanah negara bekas HGU
                   No.1 dan 2 sejak tanggal 24-9-1980 berdasarkan Keppres
                   No.32 Tahun 1979.
             2.    Selanjutnya diberikan HGU kepada PT.  Agries NV
                   berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 31-8-
                   1981 No.SK.34/HGU/BA/1981.
             3.    Pada tanggal 15-6-1982 dibuat akta perjanjian peng-
                   ikatan jual beli kepada PT. Raya Sugarindo Inti (PT.
                   RSI) tetapi tanpa diikuti dengan permohonan ijin
                   pemindahan hak, pembuatan akta jual beli dan balik
                   namanya.
             4.    Pada tahun 1996, PT. RSI mengadakan Pengikatan Jual
                   Beli dengan PT. Bukit Jonggol Asri (PT. BJA).
             5.    Ijin Pelepasan HGU kepada PT. Agries NV melalui PT.
                   BJA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara
                   Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1-VII-
                   1997 Tanggal 24-1-1997.


             99
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118