Page 9 - Sinar Tani Edisi 4094

LIP U T AN KHUSUS Edisi 9 - 15 Juli 2025 | No. 4094 Tahun LV 9
‘Rumah’

Penyuluh

Pertanian

Pasca Inpres

Pemerintah terus memperkuat sistem pertanian Sementara Perpres No. 35
nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2022 memperkuat peran
kelembagaan dalam pengembangan
Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh kompetensi penyuluh, terutama
Pertanian. Inpres ini menandai dimulainya pada pasal 10 hingga 13 yang
menekankan pentingnya penguatan
gerakan penyuluh pertanian nasional sebagai kelembagaan penyuluhan di tingkat
bagian dari strategi mewujudkan swasembada kecamatan dan desa.
pangan secara berkelanjutan. tersebut, Momon mengusulkan
Bentuk Balai Besar
B erlakunya pertanian dalam FGD Transformasi Penyuluh bentuk kelembagaan penyuluhan
Dengan
regulasi
landasan
UU
yang ideal di semua level. Untuk
Pertanian di Jakarta, Selasa (25/6).
Otonomi
Daerah,
Keberadaan
kelembagaan
penyuluh
tingkat pusat, kelembagaan tetap
bawah
Kementerian
berada
penyuluhan menurutnya, memiliki
yang semula adalah
di
mengembangkan pangkalan data
dan Pengembangan SDM Pertanian.
pusat
menjadi
memperpendek span of control
pegawai pegawai pemerintah berbagai manfaat nyata, antara lain Pertanian melalui Badan Penyuluhan pertanian, dan membangun dan
atau rentang kendali terhadap
pemerintah
dan jaringan informasi penyuluhan
Di tingkat provinsi, perlu dibentuk
daerah.
Penarikan tersebut berimbas pada penyuluh di lapangan. Dengan Balai Besar Penyuluhan dan pertanian tingkat provinsi.
kelembagaan penyuluh pertanian adanya kelembagaan di tingkat Pelayanan Informasi Pertanian Sementara di tingkat kabupaten/
yakni, Badan Koordinasi Penyuluh desa dan kecamatan, pengawasan (BBPPIP) setara eselon II. “Balai ini kota, Momon mengusulkan
(Bakorluh) yang selama ini menjadi dan pembinaan bisa dilakukan akan mengemban tugas dalam dibentuknya Balai Penyuluhan dan
‘rumah’ penyuluh di daerah yang secara lebih langsung dan efisien. penyediaan materi penyuluhan yang Pelayanan Informasi Pertanian yang
akhirnya bubar. Dinas Pertanian “Penyuluh butuh tempat standar dan terverifikasi,” katanya. fokus pada penyuluhan berbasis
kemudian menjadi ‘rumah’ baru untuk berinovasi, berkreativitas, Kemudian, Momon menyarankan, lokalitas. Sedangkan di tingkat
penyuluh pertanian. dan berorganisasi. Kelembagaan dengan ditariknya penyuluh kecamatan, kelembagaan tetap
Kini melalui Inpres No. 3 Tahun ini memberi ruang bagi mereka, pertanian ke pusat, ke depan diperkuat melalui Balai Penyuluhan
2025, pemerintah mengembalikan membangun kepercayaan diri dan perlu adanya pelayanan informasi Pertanian (BPP) sebagai ujung
penyuluh pertanian daerah ke pusat. menjadi pusat semangat, bukan pertanian untuk menggantikan tombak operasional penyuluhan.
Penyuluh harus meninggalkan hanya bagi penyuluh tapi juga Balai Informasi Pertanian yang Namun, ia menekankan bahwa
Kantor Dinas Pertanian dan kembali petani,” tambahnya. saat ini sudah hilang. BBPPIP ini pembentukan kelembagaan harus
ke rumah besar di Kementerian Secara hukum, fondasi nanti bertugas mengumpulkan, mempertimbangkan kondisi daerah.
Pertanian. Jika sebelumnya ada kelembagaan penyuluhan sangat mengolah, mengemas, dan Tidak semua kabupaten/kota harus
Bakorluh daerah yang menaungi kuat. Momon menguraikan menyebarkan materi penyuluhan memiliki kelembagaan dengan
penyuluh pertanian, bagaimana setidaknya ada empat peraturan berbasis data dan kebutuhan daerah jumlah dan bentuk yang sama.
pasca Inpres nanti? utama yang menjadi dasar “Dulu kita punya Balai Informasi Faktor seperti jumlah BPP, jumlah
Anggota Komisi Penyuluhan keberadaannya. Pertama, Undang- Pertanian, sekarang tidak ada. penyuluh, dan luas lahan pertanian
Pertanian Nasional (KPPN) sekaligus Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Akhirnya penyuluhan berjalan menjadi penentu kebutuhan
dosen Politeknik Pembangunan Sistem Penyuluhan Pertanian, tanpa arah sehingga melakukan kelembagaan.
Pertanian (Polbangtan) Bogor, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan dasarnya google “Fleksibel saja. Kalau satu
Momon Rusmono menganggap, khususnya pasal 8 hingga pasal tidak ada materi penyuluhan yang kabupaten hanya punya sedikit
kelembagaan bukan hanya soal 18, yang secara eksplisit mengatur disiapkan oleh kelembagaan. penyuluh, kelembagaannya bisa
struktur birokrasi, tetapi merupakan kelembagaan penyuluhan baik Jadi saya minta fungsi informasi digabung atau disesuaikan. Seperti
wadah penting untuk pembinaan, pemerintah, swasta, maupun penyuluhan itu di hidupkan lagi,” Kabupaten dan Kota Bekasi,
pengelolaan sumber daya manusia, swadaya. tegasnya. yang jumlah penyuluhnya sangat
dan pusat informasi bagi petani Kedua, Undang-Undang No. 19 Tugas lain BBPPIP ini yaitu terbatas, bahkan tersisa hanya enam
dan penyuluh. Keberadaan Tahun 2013 tentang Perlindungan merumuskan kebijakan dan orang” ungkapnya.
kelembagaan penyuluhan dan Pemberdayaan Petani yang programa penyuluhan provinsi, Dengan penguatan
merupakan syarat mutlak dalam menyebutkan bahwa lembaga fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan yang terstruktur,
membangun sistem penyuluhan penyuluhan dibentuk oleh penyuluh pertanian ASN, fasilitasi adaptif, dan berbasis kebutuhan
yang efektif. pemerintah dan pemerintah pengembangan kelembagaan daerah, sistem penyuluhan
“Kalau kita ingin swasembada daerah. Selanjutnya, Peraturan penyuluhan, serta kelembagaan pertanian nasional diyakini dapat
pangan yang berkelanjutan, maka Presiden No. 154 Tahun 2014 petani dan KEP, melaksanakan lebih responsif dan berkelanjutan.
kelembagaan penyuluhan tidak bisa tentang Kelembagaan Penyuluhan Kerjasama (koordinasi, integrasi, Tak hanya mendukung petani, tetapi
ditawar. Ia harus ada dari tingkat Pertanian, Perikanan, dan sinkronisasi, sinergitas) penyuluhan juga menjadi pilar utama dalam
pusat sampai desa. Ini menyangkut Kehutanan mengatur struktur pertanian tingkat provinsi. Selain itu pembangunan pertanian yang
arah, semangat, dan keberlanjutan kelembagaan mulai dari pusat juga melakukan pembinaan dalam mandiri dan berdaya saing. Herman/
sistem pertanian kita,” ujar Momon hingga kecamatan. penyelenggaraan penyuluhan Yul