Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 50
Title KONTROVERSI OMNIBUS LAW: DITOLAK BURUH, DIDUKUNG PENGUSAHA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 07 Januari 2020
https://tabloid.kontan.co.id/news/kontroversi-omnibus-law-ditolak-buru h-didukung-
Page/URL
pengusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ribut-ribut soal ketenagakerjaan kembali menyeruak di akhir tahun ini. Tapi kali ini
pemicunya bukan soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) seperti yang sudah-
sudah. Polemik kembali menyeruak menyusul pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya, dalam pembahasan
calon beleid tersebut, beberapa isu sensitif turut dibahas. Salah satunya
menyangkut sistem pengupahan dan pesangon.
Selama ini, dua persoalan tersebut menjadi tarik ulur antara kalangan buruh dan
pengusaha. Tak pelak, dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja, kedua isu
tersebut kembali menuai konflik antara buruh dan pengusaha. Itu pula yang
membuat pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi molor.
Sedianya, Kamis (12/12) lalu merupakan target penyampaian draf final beleid itu ke
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lantaran belum siap, RUU ini ditargetkan bisa
masuk ke senayan Januari tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan,
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terhambat pada pembahasan di aspek lapangan
pekerjaan. Selain upah dan pesangon, di dalamnya juga terkait pembahasan soal
jam kerja, proses perekrutan maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK (easy
firing easy hiring) serta fleksibilitas jam kerja.
"Pembahasannya masih ada yang kurang, kami masih rapat bersama Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan dari Menaker belum selesai," ujar Airlangga.
Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Wahyu Widodo mengakui,
pembahasan seputar pengupahan dan pesangon belum final. Masalah formulasi
pengupahan ini memang selalu menuai polemik.
Bagi kalangan pengusaha sistem pengupahan sekarang dianggap memberatkan
karena upah minimum mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun di sisi lain,
kenaikan itu tidak pernah memuaskan kalangan buruh. "Nah, itu sekarang lagi
Page 49 of 74.
