Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 51
dibahas dan itu juga yang membuat mundur pembahasan RUU Cipta Lapangan
Kerja," jelas Wahyu.
Nampaknya, pembahasan calon beleid tersebut memang bakal alot, karena belum
apa-apa sudah mendapat penolakan keras dari buruh. Terbukti, dalam pembahasan
perdana melibatkan perwakilan buruh di Kantor Kemnaker pada Rabu (18/12),
perwakilan buruh langsung menyuarakan penolakan atas kehadiran calon beleid ini.
"Kami menolak tegas konsep atau draf RUU Cipta Lapangan Kerja dalam skema
Omnibus Law yang sekarang dibahas di Kemnaker," kata Ketua Departemen
Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S.
Cahyono, usai pertemuan.
Menurut Kahar, dalam pembahasan Omnibus Law bersama Kemnaker, pihaknya
sudah mendengar langsung dari pemerintah beberapa poin penting calon beleid
tersebut.
Ditentang buruh
Nah, yang membuat perwakilan buruh terhenyak, calon beleid tersebut akan
menghapus upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku di wilayah
kabupaten/kota.
Selanjutnya, calon beleid itu hanya akan menerapkan upah minimum provinsi (UMP)
sebagai standar pedoman upah bagi para pekerja. "Jelas kami menolak poin
tersebut," cetus Kahar.
Menurutnya, bila aturan itu disahkan menjadi UU jelas merugikan buruh dan
menguntungkan pengusaha. Kahar mencontohkan UMP Jawa Barat di bawah Rp 2
juta. Sementara UMK Kabupaten Karawang di atas Rp 4 juta.
"Kalau berlaku, nanti upah minimum buruh di Jawa Barat mengacu standar UMP,
yakni di bawah Rp 2 juta. Jelas merugikan kami," tandas Kahar.
Selain menghapus UMP, calon beleid tersebut juga akan menjadikan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai rumus
penghitungan upah.
Dalam PP 78, rumus perhitungan upah hanya mempertimbangkan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Sementara buruh meminta penetapan upah tetap berdasarkan
survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Masalah pesangon juga membuat berang kalangan buruh. Pasalnya, calon beleid
tersebut juga akan mengurangi jumlah pesangon bagi buruh yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Page 50 of 74.
