Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 52
Dalam UU 13 misalnya, saat ini perusahaan diwajibkan untuk membayar nominal
pesangon sebesar 13 kali gaji untuk karyawan yang sudah bekerja selama 10 tahun,
terdiri atas pesangon sebesar 9 kali gaji dan upah penghargaan sebesar 4 kali gaji.
"Nah itu jumlahnya nanti akan dikurangi, jelas kami menolak," tandasnya.
Buruh juga menolak usulan fleksibilitas jam kerja seperti diatur dalam draf Omnibus
Law. Menurut Kahar, para pekerja tetap menginginkan jam kerja yang sudah pasti
seperti diatur dalam UU 13, yakni 8 jam kerja. "Kami tak mau dengan alasan
fleksibilitas, lantas jam kerja menjadi lebih panjang dari itu," ujarnya.
Protes juga datang dari Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar. Ia berpendapat, penghapusan UMK mustahil dilakukan
karena biaya di tiap kabupaten/kota berbeda-beda. "Contoh lingkup Jawa Barat, kan
tak sama antara Ciamis dan Karawang," cetusnya.
Menurut Timboel, pengusaha jangan terlampau manja dan menganggap UMP
sebagai satu-satunya beban. Ia berpendapat, masih banyak beban operasional
pengusaha karena faktor-faktor lain di luar upah.
Misalnya, pungutan liar (pungli), perizinan, biaya energi yang mahal dan lain-lain.
"Seperti biaya energi itu harusnya disubsidi oleh pemerintah," ujarnya
Timboel justru mengusulkan agar ada intervensi pemerintah dalam upah minimum.
Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patut
dijadikan contoh. Di wilayah DKI, pekerja yang mendapat upah minimum mendapat
subsidi lewat kartu pekerja.
"Itu bisa digunakan misal buat anaknya mendapat uang sekolah, mengakses
kebutuhan pokok, kesehatan, dan lain-lain, ujarnya.
Skema yang diterapkan di DKI bisa diakomodasi dalam RUU Cipta Lapangan Kerja
sehingga menjadi kewajiban bagi semua daerah. "Jadi insentif bagi para pekerja,"
ujarnya.
Terkait pesangon, Timboel juga mengusulkan sistem asuransi PHK. Menurutnya,
kompensasi PHK, seperti pesangon dan penghargaan masa kerja, harusnya memang
masuk dalam skema jaminan sosial.
Jadi ketika ada pekerja masuk, pengusaha harus langsung menyisihkan 8,3% dari
upah untuk skema jaminan sosial. "Itu sudah diatur dalam Pedoman Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) pasal 24, sehingga ketika ada PHK, pengusaha tidak
lagi sibuk mengatur cash flow," jelasnya.
Wahyu sendiri tak menampik apa yang disampaikan KSPI. Menurut dia, sistem
pengupahan saat ini cukup rumit karena setiap daerah punya kebijakan menentukan
upah. "Di tingkat UMP saja saat ini ada 33 UMP, lalu standar mana yang mau
dipakai?" katanya.
Page 51 of 74.
