Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020

Maka itu, kata dia, ke depan perlu ada standar upah yang harus dijadikan sebagai
jaring pengaman upah minimum bagi pekerja. "Dan itu tetap perlu diatur
pemerintah," ujarnya.

Namun, menurutnya, penetapan hanya sebatas pedoman dan jaring pengaman buat
pekerja. Sementara untuk penetapan besaran upah, terutama bagi pekerja dengan
upah yang tinggi itu diserahkan kepada mekanisme antara pengusaha dan pekerja.
"Jadi khusus upah yang tinggi itu sesuai kebutuhan pasar," jelas Wahyu.

Sementara menyangkut pesangon, ia mengakui, ada rencana untuk dikurangi
jumlahnya. Menurut Wahyu, aturan tentang pesangon seperti diatur dalam UU 13
cukup memberatkan pengusaha. Akibatnya, selama 17 tahun UU itu berlaku, banyak
pembayaran pesangon yang tidak jalan. "Realisasinya sangat kecil, hanya 38%,"
ujarnya.

Sebagai solusi, menurut dia, pemerintah akan memberikan pelatihan guna
meningkatkan keterampilan pekerja. Di sisi lain, pemerintah juga akan menciptakan
lapangan pekerjaaan seluas-luasnya dengan menggandeng pihak swasta. "Dengan
begitu PHK itu tidak perlu ditakuti lagi," cetusnya.

Adapun soal fleksibilitas jam kerja menjadi sebuah keniscayaan di era digital. Ia
mengakui, dengan format jam kerja yang dibuat fleksibel akan banyak pekerja
berstatus outsourcing (alih daya). Namun, menurutnya, hal itu tak perlu ditakuti
karena pemerintah juga akan menyiapkan program jaminan sosial.

"Sebagai perlindungan, pemerintah juga akan mengarahkan semua pekerja untuk
ikut dalam program jaminan sosial," ujarnya.

Jangan setiap tahun

Berbeda dengan buruh, kalangan pengusaha justru menyambut baik RUU Cipta
Lapangan Kerja yang sedang disusun pemerintah.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan,
upah minimum sektoral sudah tidak relevan bagi dunia usaha. Pasalnya, biaya
tenaga kerja Indonesia menjadi cukup tinggi karena skema upah minimum sektoral.

"Kami mengusulkan tak ada lagi upah minimum sektoral. Skema pengupahan
sebaiknya lebih kepada rasionalisasi kondisi ekonomi," tandas Hariyadi.

Menurut Hariyadi, pemberlakuan upah minimum sektoral justru dapat mendorong
pekerja untuk berpindah ke wilayah lain yang memiliki upah minimum lebih besar.
Terlebih lagi, jumlah penduduk tidak mampu terus meningkat.

Hariyadi mengusulkan, upah minimum dibagi berdasarkan sektor padat modal dan
padat karya. Industri padat modal merupakan industri yang memiliki teknologi

Page 52 of 74.