Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 49
Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR RI, massa aksi unjuk rasa yang akan hadir
diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi,
aksi akan melibatkan ribuan orang buruh. Meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara,
Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.
"Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada
tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal
20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan masa sidang DPR RI di awal tahun ini,"
ungkap Iqbal.
Harapan Buruh
Dalam aksi ini, Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh
untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara
substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.
"Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan
menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,"
tegasnya.
Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum,
menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas
pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan
dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak
buruh.
Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13/2003 beberapa waktu yang lalu, Said
Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law.
Page 48 of 74.
