Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 54
tinggi. Sedangkan industri padat karya merupakan industri yang menggunakan
banyak tenaga manusia.
Kendati demikian, penetapan upah minimum tetap harus berdasarkan standar
kebutuhan hidup di tiap kota. Selain pengupahan, menurut dia, skema pesangon
juga harus rasional.
Hariyadi mengusulkan, pesangon dapat diberikan maksimum 17 kali dari gaji
terakhir. "Ini karena pesangon di Indonesia cukup tinggi," ujarnya.
Menurut Hariyadi, pemerintah harus menilik beberapa referensi dari sengketa
hubungan industrial. Faktanya, saat ini banyak terjadi kesepakatan kedua belah
pihak karena tidak semua perusahaan mampu memenuhi amanat UU 13.
"Patokan nominal pesangon harus rasional juga, terutama untuk sektor-sektor
industri yang sensitif. Percuma nominalnya tinggi-tinggi kalau akhirnya tidak bisa
dieksekusi oleh perusahaan," katanya.
Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan, selama ini
masalah upah dan pesangon telah menimbulkan keraguan bagi investor untuk
berinvestasi di Indonesia. "Upah sangat memberatkan karena tiap tahun terus naik"
ujarnya.
Menurut Ade, tidak masalah kenaikan upah dilakukan berdasarkan survei KHL, asal
kenaikannya jangan dilakukan setiap tahun. Idealnya bagi kalangan pengusaha,
kenaikan upah cukup dilakukan setiap dua atau tiga tahun sekali. Dengan begitu,
akan lebih memberikan kepastian atas rencana bisnis pengusaha ke depannya.
Begitu juga dengan pesangon yang dinilai tak kalah memberatkan. Menurutnya,
penetapan pesangon saat ini sangat memberatkan pengusaha. "Itu sama saja
menyuruh jangan investasi di Indonesia," ujar Ade.
Pieter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia,
mengatakan, sebaiknya pembahasan Omnibus Law dilakukan secara sangat hati-
hati dan tidak terburu-buru. "Harus bisa mempertemukan kepentingan pengusaha
dan buruh dan itu tidak mudah," ujarnya.
Pieter mengakui, calon beleid tersebut tidak akan mampu bisa memuaskan kedua
pihak. Namun, menurutnya, yang perlu dicari adalah yang bisa diterima oleh kedua
pihak. "Pemerintah harus mengutamakan kepentingan perekonomian nasional,
bukan kepentingan pengusaha bukan kepentingan buruh," ungkapnya.
Ia mencontohkan soal fleksibilitas jam kerja. Menurutnya, hal itu adalah suatu
kewajaran di saat sekarang ini. Namun, yang penting jangan sampai kebijakan itu
merugikan kepentingan buruh. Nampaknya, tidak semua pihak bakal puas dengan
Omnibus Law.
Page 53 of 74.
