Page 979 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Menurut Said Iqbal ,
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh.
"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total
buruh yang bekerja di sektor formal.

Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan
tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?," tegas Said Iqbal .

Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

5. Cuti Haid dan Melahirkan Hilang Para buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam,
menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang.

Dia menjelaskan, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya
atas cuti tersebut hilang.

6. Hak Cuti Panjang Dihilangkan Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan
hilang. "Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay."
"Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut
dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru
di Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang," imbuhnya.

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO)
yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya.

"Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid,
hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya," kata Said Iqbal .

7. Status Outsourcing Seumur Hidup Alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja ialah Karena
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi
mereka hilang.

"Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta
buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan
perusahaan masing-masing," tegas Said Iqbal .
32 Federasi Serikat Buruh Menolak KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh
lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mereka akan menggelar aksi Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme
UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Said Iqbal menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000
utamanya pada pasal 4.

Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok
Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh.
Bahkan diungkap Said Iqbal , rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000
perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi,
tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dan lainnya.

978