Page 977 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 977
Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai
dengan isi UU No 13 Tahun 2003.
Bantah Dapat Tawaran Jabatan di Pemerintahan, Bos KSPI Said Iqbal : Mogok 3 Hari Terus
Berlanjut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah adanya
tawaran jabatan di pemerintahan.
Isu ini menyeruak ketika dirinya Senin (5/10/2020) kemarin, hadir di Istana Kepresidenan,
Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang dirinya tepat pada saat pelaksanaaan Sidang
Paripurna di Gedung DPR RI yang mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-
undang.
"Tidak ada, tidak pernah ada pembicaraan (tawaran jabatan di pemerintahan) tersebut," katanya
kepada Kompas.com, Senin malam.
Dia menegaskan, Kendati Omnibus Law UU Cipta Kerja telah disahkan, sebanyak 32 konfederasi
serikat buruh tetap melanjutkan aksi mogok kerja nasional yang berlangsung mulai hari ini
(6/10/2020) hingga 8 Oktober 2020.
Dalam aksi mogok kerja nasional itu menurut Said Iqbal , buruh akan tetap menyuarakan
penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja .
Adapun yang dikritik dari Omnibus Law yaitu tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan
hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur
hidup.
Selanjutnya, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti
dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat
jaminan kesehatan dan pensiun.
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya, seperti dilansir dari Kompas.com dalam
artikel " Bantah Dapat Tawaran Jabatan, Bos KSPI Tegaskan Mogok 3 Hari Terus Berlanjut ".
Lebih lanjut kata dia, mogok kerja nasional ini akan diikuti 2 juta buruh. Adapun sebaran wilayah
2 juta buruh yang akan ikut mogok kerja nasional meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang
Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya,
Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.
Kemudian Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun,
Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Juga
akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar,
Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.
Daftar Pasal DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi
undang-undang dalam sidang paripurna yang berlangsung, Senin (5/10/2020).
Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat persetujuan dari sebagian
besar Fraksi di DPR.
"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa
disepakati?" tanya Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna dikutip dari siaran TV
Parlemen kanal YouTube DPR RI.
976
