Page 980 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 980
"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata
Said Iqbal .
Tanggapan Pengamat Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, Badan Legislasi (Baleg) DPR terlalu terburu-buru dalam
membahas dan menggesa pengesahan RUU Cipta Kerja.
Pada Sabtu (3/10/2020) malam, dalam pembicaraan Tingkat I, DPR dan pemerintah sepakat
RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna.
Menurut Bhima, banyak pasal-pasal substantif yang harus dikaji secara mendalam.
"Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlalu terburu-buru padahal banyak pasal
substantif yang harus dikaji secara lebih mendalam," kata Bhima saat dihubungi Tribunnews,
Minggu (4/10/2020).
Bhima mencontohkan beberapa pasal yang dianggapnya bermasalah, yaitu terkait dengan
keterbukaan impor pangan.
Hal itu akan merugikan petani, hanya karena ditekan pihak asing lalu regulasi perlindungan
petani dirubah secepat kilat.
"Ini kontradiktif terhadap upaya meningkatkan kemandirian pangan. pemerintah buat food
estate, cetak sawah tapi pintu impor dibuka sebebas-bebasnya melalui omnibus law cipta kerja.
Ketika ditanya mana kajiannya, mereka tidak bisa jawab. kan ini lucu ya," ucapnya.
Kemudian, terkait pasal di klaster ketenagakerjaan juga dibahas tanpa memperhitungkan
dampak pada nasib pekerja yang rentan kena PHK.
Pesangon dikurangi padahal, semua tahu dalam kondisi resesi, pekerja butuh perlindungan.
Menurutnya, jika model regulasi yang mengatur banyak hal dibahas secepat ini, dia khawatir
investasi justru tidak naik pasca-omnibus law diserahkan.
"Hal ini karena Investor dari negara maju sangat memandang serius hak-hak pekerja. Decent
labor dan fair labor itu menjadi standar investasi internasional. Msalnya ada pabrik tekstil mau
relokasi ke Indonesia, kemudian dilihat ternyata hak-hak pekerja dengan disahkannya omnibus
law berkurang signifikan," ujarnya.
"Ini kemudian membuat brand internasional urung berinvestasi dan mencari negara lain.
sayangnya yang membuat omnibus law cipta kerja ini tidak menyadari kesalahan fatal tersebut,"
tegas Bhima Yudhistira.
979
