Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020

KEMNAKER MINTA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PASTIKAN PEKERJA AMAN DI
MASA PANDEMI COVID-19

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta pengawasan
ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah memastikan pekerja/buruh di masa pendemi
Covid-19 dapat bekerja dengan aman dan nyaman di lingkungan kerjanya masing-masing.

Untuk itu pengawas ketenagakerjaan harus melakukan berbagai upaya pencegahan dan
pengendalian Covid-19 di tempat kerja, serta kepatuhan para pelaku usaha dalam menerapkan
norma ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian saran dan deteksi dini
serta penegakan norma-norma ketenagakerjaan.

"Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman. Di sinilah
pentingnya peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memastikan
pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19," ujar Menaker Ida dalam Webinar
bertema "Dinamika Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan Era New Normal Pasca
Covid-19" yang diselenggarakan Forum Kader Norma Ketenagakerjaan Nasional (FKNKN) di
Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.

Menteri Ida juga meminta pengawas ketenagakerjaan meningkatkan kolaborasi dan sinergi
dengan kader Norma Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan mengingat keberadaan
kader-kader tersebut menjadi mitra strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-
norma kerja di perusahaan.

"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader
norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, di mana perusahaan tetap produktif, dan
hak-hak pekerja juga terlindungi," ujar Menaker Ida didampingi Plt. Dirjen Binwasnaker &
K3 Kemnaker, Iswandi Hari.

Menteri Ida mengakui dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, selalu dihadapkan tantangan
klasik, yakni jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan dengan
jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan.

"Inovasi pengawasan dengan menggunakan piranti teknologi informasi bisa menjadi solusi
meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik
dalam pengawasan norma kerja," katanya.
Menteri Ida mengungkapkan jumlah perusahaan berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan
mencapai 252.880 perusahaan dengan total tenaga kerja sebesar 13.138.048 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Permen Ketenagakerjaan No. 1 tahun 2020 tentang
perubahan atas peraturan Menteri ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016, seorang pengawas
ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau 60
perusahaan dalam satu tahun.

"Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan,"
katanya.

Webinar dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode (2005-2009), Erman Suparno;
Direktur Kepesertaan BP Jamsostek, E Ilyas Lubis; Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3, Ghasmahadi;
dan Ketua FKNKN Hari Wijaya, dan jajarannya.

sumber: tempo.co.

59