Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020

GUBERNUR SULTRA: KEDATANGAN 500 TKA SERAP RIBUAN PEKERJA LOKAL

Kendari - Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengatakan bahwa rencana
kedatangan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bakal bekerja membangun
smelter di PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe dapat menyerap ribuan pekerja lokal di daerah
tersebut.

"Karena mereka menggunakan produk dari China, bahasanya China. Semua kita kan ndak bisa
dan satu tenaga kerja asing itu di-backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal)," kata Ali
Mazi di Kendari, Senin.

Selain itu, Ali Mazi juga menyampaikan bahwa kedatangan ratusan TKA tersebut, selain dapat
menyerap ribuan pekerja lokal, juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Namanya juga investor, kita harus menjaga harmonisasi agar tenaga kerja (lokal) bisa bekerja,
pengangguran, kemiskinan bisa berkurang dan ini suatu kesyukuran bagi kita, karena itu adalah
perusahaan internasional. Mereka datang berinvestasi dan investasinya nggak tanggung-
tanggung Rp42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti
itu," tutur Ali Mazi.

Menurut Ali Mazi, para TKA tersebut telah diizinkan datang ke Sulawesi Tenggara karena mereka
telah memenuhi persyaratan dan telah diizinkan oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah
pusat, karena kita melaksanakan semua ketentuan undang-undang yang berlaku di negeri kita
tercinta ini. Jadi, kita nggak usah berprasangka, kita positif saja. Berpikir mereka datang ini
untuk membangun daerah ini, yang penting itu," tegas Ali Mazi.

Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh Harianto) Sementara itu, Ketua DPRD Sultra
Abdurrhaman Saleh mengatakan bahwa ketika para tenaga kerja asal China tersebut tiba harus
dicek ulang, apakah mereka tenaga ahli atau bukan, termasuk visa yang digunakan visa kerja
atau kunjungan. Ketika mereka bekerja harus mengikuti protokol kesehatan, yakni menjalani
karantina dan uji usap serta memprioritaskan tenaga kerja lokal.

"DPRD dalam taraf bukan membolehkan atau tidak. Jika dia (para TKA) sudah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan sebagaimana surat kami kepada Presiden, yaitu regulasinya, kemudian
pastikan visanya. Begitu tiba di daerah ini cek visanya, visa kunjungan atau tenaga kerja, itu
bisa dicek langsung," kata ARS sapaan akrabnya.

Abdurrahman menegaskan bahwa pihaknya bukan anti-investasi, tapi pemerintah harus
melakukan evaluasi dengan ketat. Jangan nanti, seolah-olah COVID-19 negatif, tapi ada
persoalan baru lagi yang muncul di perusahaan.

"Investasi kita harapkan, karena itu salah satu indikator kemajuan daerah kita, tapi investasi
yang benar adalah mengikuti regulasi aturan yang ada dan pemerintah harus melakukan kontrol
dengan baik, apakah perusahaan yang bersangkutan ini sudah melaksanakannya dengan benar
atau tidak," pungkasnya..

66