Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020

Title 23 MARET, BURUH GELAR AKSI DEMO BESAR-BESARAN TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name kompas.com
Pub. Date 05 Maret 2020
https://money.kompas.com/read/2020/03/05/154553226/23-maret-buruh-gela r-aksi-
Page/URL
demo-besar-besaran-tolak-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Serikat buruh akan kembali menggelar aksi demo menentang omnibus law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi demo akan digelar di
Jakarta pada 23-24 Maret 2020.

"Tanggal 23 atau 24 Maret akan ada aksi besar-besaran 50.000 buruh," ujar nya di
Jakarta, Kamis (5/3/2020).

"Pesan kami kepada pemerintah dan DPR, stop pembahasan omnibus law klaster
ketenagakerjaan dan hal-hal yang berhubungan ketenagakerjaan didrop," kata Said
Iqbal.

KSPI menuntut agar aturan ketenagakerjaan tak diubah dan tetap mengacu pada
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Said mengatakan, setelah aksi
di Jakarta, buruh juga akan menggelar aksi demo di 24 provinsi untuk menolak RUU
Cipta Kerja. Ada sembilan hal yang menjadi alasan serikat buruh menolak RUU Cipta
Kerja, mulai dari aturan yang dinilai akan mengurangi hak buruh hingga upah
minimum.

"Kami tidak setuju jawabannya kenapa harus mengurangi hak-hak buruh. Kalau
kalian tahu sembilan alasan KSPI menolak, upah minimum hilang, jam kerja
eksploitatif, TKA unskill mudah, PHK mudah, jaminan hari tua dan jaminan pensiun
akan hilang, outsourcing seumur hidup, dan sanksi pidana dihilangkan," kata dia.

Meski begitu, Said memahami keinginan Presiden Jokowi mengundang investasi ke
Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja lewat RUU Cipta Kerja. Namun, upaya
itu dinilai tak harus mengorbankan hak-hak buruh. Sebelumnya, pemerintah
berencana melakukan roadshow omnibus law RUU Cipta Kerja di 18 kota di
Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjawab
pertanyaan dan kekhawatiran mengenai poin-poin omnibus law yang dianggap akan
merugikan masyarakat.

"Untuk menyerap aspirasi dari teman-teman maka seluruh stakeholder ekonomi
akan dilibatkan, justru Bapak Presiden memerintahkan untuk menyerap aspirasi
semuanya," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di
Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020). Susiwijono mengatakan, Presiden Joko Widodo
akan menyempatkan untuk hadir paling tidak di lima tempat untuk mendukung
sosialisasi RUU Omnibus Law.

Page 78 of 126.