Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 78
berusaha yang semula berbasis izin (license approach) ke konsep perizinan berbasis
risiko (risk based approach) dengan tunjuan untuk menyederhanakan perizinan
berusaha di Indonesia.
"Prinsip utama dalam penerapan konsep Perizinan Berbasis Risiko adalah Trust but
Verify artinya untuk kegiatan yang bersifat rendah dan menengah tidak diperlukan
izin, sebagai bentuk persetujuan pemerintah untuk melakukan usaha tersebut,"
jelasnya.
Airlangga mengatakan pemerintah akan tetap melakukan verifikasi (inspeksi) atas
penyelenggaraan kegiatan usaha meskipun pelaku usaha diberi hak untuk
melakukan kegiatan usaha sesuai standar.
RUU Cipta Kerja ini akan dibahas dan diharmonisasikan oleh DPR dengan memuat
masukan dan penyempurnaan rumusan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
yang disusun DPR.
"Pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan tetap
dapat menyampaikan tambahan penjelasan untuk penyempurnaan rumusan RUU
Cipta Kerja dalam pembahasan di DPR," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPD RI Anak Agung Gde Agung melakukan upaya "jemput
bola" untuk memperoleh masukan dari para pekerja di sektor pariwisata di Bali
dalam menyikapi isi RUU Cipta Kerja.
"Aspirasi yang kami terima ini nanti akan disampaikan dalam Rapat Komite III DPD
RI, yang diharapkan selanjutnya dibahas dalam Sidang Paripurna dan mudah-
mudahan diterima untuk dijadikan kajian dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
antara DPR dan eksekutif," kata Gde Agung di Denpasar, Rabu (4/3/2020).
Mantan Bupati Badung itu menemui pentolan pekerja pariwisata di Pulau Dewata di
Gedung Sekretariat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bali, di Jalan
Gurita, Denpasar. Menurut Gde Agung, penyampaian aspirasi terhadap sejumlah
pasal dalam RUU Cipta Kerja, tidak mesti harus disampaikan dengan melakukan aksi
demonstrasi.
"Kalau sering-sering demo, malah bisa mematikan 'periuk nasi' kita, karena Bali ini
daerah pariwisata. Mari kita jaga Bali tetap kondusif, kalau berdemo itu selain
membuat macet, juga belum tentu akan ditemui oleh pihak-pihak yang
berkompeten," ucap anggota DPD RI Komite III itu. (ant)
Page 77 of 126.
