Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 77
Title AIRLANGGA SOAL RUU CIPTA KERJA, TIDAK ADA RESENTRALISASI
Media Name indopos.co.id
Pub. Date 05 Maret 2020
https://indopos.co.id/read/2020/03/05/224425/airlangga-soal-ruu-cipta- kerja-tidak-ada-
Page/URL
resentralisasi/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Polemik soal Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja belum
berakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan,
tidak ada resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja melainkan tetap sejalan dengan
prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
"Tidak ada satu pun pasal yang mengatakan resentralisasi," kata Airlangga dalam
acara lokakarya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel
Kempinski, Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Dia menyatakan, dalam RUU Cipta Kerja tersebut pemerintah justru mendorong
perbaikan ekosistem perizinan yang salah satunya dengan menerapkan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sehingga Indonesia dapat mengantisipasi
dinamika ekonomi global.
Menurut Airlangga, kewenangan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh
menteri, kepala lembaga dan pemerintah daerah nantinya akan sesuai dengan UU
Pemerintahan Daerah dan dilakukan berdasarkan NSPK.
NSPK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dengan mengacu atau mengadopsi
praktik yang baik sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional.
Airlangga juga menuturkan mengenai pendapatan daerah yang berasal dari Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak akan mengalami penurunan karena RUU
Cipta Kerja tidak menghapusnya sehingga daerah tetap dapat mengenakan PDRD
sesuai ketentuan.
"Bahkan dengan mendorong perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik
maka Pemda akan memiliki basis data terkait dengan perizinan berusaha yang wajib
dimiliki oleh pelaku usaha sehingga lebih dapat mengoptimalkan potensi pendapatan
yang ada," katanya.
Kementerian Dalam Negeri, kata dia, saat ini sedang menginventarisasi berbagai
perda yang perlu direvisi dalam rangka pelaksanaan UU Cipta Kerja, terutama yang
dinilai menghambat pengembangan investasi dan pencipataan kerja di daerah.
Tak hanya itu, Airlangga menjelaskan, RUU Cipta Kerja mengubah konsep perizinan
Page 76 of 126.
