Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 80
Title OMNIBUS LAW DITOLAK BURUH, INI KATA KETUA SATGAS
Media Name kompas.com
Pub. Date 05 Maret 2020
https://money.kompas.com/read/2020/03/05/161000926/omnibus-law-ditolak -buruh-
Page/URL
ini-kata-ketua-satgas
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja masih menjadi
sorotan banyak pihak, terutama terkait bagian ketenagakerjaan. Rancangan Undang
Undang (RUU) sapu jagat ini ditentang oleh banyak pekerja, karena dinilai
merugikan.
Merespons hal tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law Rosan Roeslani
menilai wajar jika ada sejumlah buruh yang merasa keberatan terhadap RUU
Omnibus Law Cipta Kerja. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kamar
Dagang dan Industri Indonesia Menurut dia, penolakan terjadi akibat Undang-
Undang tidak dilihat secara keseluruhan, sehingga dinilai merugikan.
"Wajar (jika dikritik) dan sekarang bagaimana kita komunikasi untuk menerangkan
secara keseluruhan. Karena kalau diliat sebagian-sebagian itu tidak akan
menggambarkan keseluruhan makna dan arti daripada omnibus ini," ujarnya,
Jakarta, Kamis (5/3/2020).
itu meminta agar Omnibus Law tidak dilihat dari satu sisi saja.
Ia mencotohkan besaran pesangon yang mengalami penyusutan. Meski besaran
pesangon turun, Omnibus Law menawarkan berbagai keuntungan lain bagi pekerja.
"Kalau kita liat satu per satu, oh ini pesangonya turun kalau berhenti disitu bakal
turun ya, tapi kalau kita liat lebih dalam lagi ini turun tetapi ada beberapa program
yang sangat baik dari pemerintah," tuturnya.
Rosan mengakui bahwa jumlah pesangon dalam Omnibus Law menyusut menjadi
17 persen, dimana sebelumnya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
menerima pesangon diberikan maksimalnya sekitar 32,4 persen. \ Kendati demikian,
Omnibus Law menawarkan berbagai insentif lain, seperti jaminan kehilangan
pekerjaan, yang tidak memberatkan baik pengusaha maupun tenaga kerjanya.
"Memang 17 persen tetapi para pengusaha diwajibkan dalam undang-undang itu,
jika di setujui setahun paling lambat harus berikan 5 bulan gaji. Ini kadang-kadang
tidak dilontarkan begitu hanya berhenti di 17 saja. Ada jaminan kehilangan
pekerjaan," ucapnya
Page 79 of 126.
