Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 125

Presiden juga meminta secara rinci sektor mana saja yang mendapatkan stimulus
               dan menyelamatkan tenaga kerja.

               "Skemanya betul-betul terbuka transparan jangan tertutup. Sektor apa,
               mendapatkan stimulus apa dan bisa menyelamatkan berapa," kata Jokowi.

               Jokowi berharap, sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang
               menyerap banyak tenaga kerja untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja
               (PHK).

               "Karena kita tiga ini sangat penting usaha mikro, usaha keciL, dan usaha menengah.
               Sehingga stimulus betul-betul menjangkau sektor-sektor ini, tetapi juga jangan
               dilupakan berkaitan dengan sektor informal, karena ini banyak juga menampung
               tenaga kerja," jelas Jokowi.

               Pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Trunojoyo Madura, Devi Rahayu,
               mengungkapkan pekerja atau buruh khawatir terhadap Omnibus Law RUU Cipta
               Kerja.

               Hal ini, karena jika aturan itu diberlakukan maka terjadi pemutusan hubungan kerja
               (PHK) massal.

               "Kekhawatiran akan banyak PHK secara besar-besaran dampak berlakunya UU ini,"
               kata dia.

               Dia menyoroti banyak pasal di BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
               Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihapus di
               Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

               Pasal-pasal tersebut, yaitu 151, 152, 154, 155, 158, 159, 161 dan 172.

               Dia mencontohkan upaya penghapusan peran serikat pekerja melakukan mediasi
               antara pekerja dan pengusaha pada saat adanya PHK.

               "Dengan ketentuan di UU Cipta Kerja, peran serikat pekerja dihilangkan sehingga
               ketika pengusaha mau melakukan PHK ya sudah, cuma butuh proses cukup
               memberitahukan kepada perka pengajuan ke dinas setempat. Sudah langsung di
               PHK. Sehingga mempermudah proses PHK," ujarnya.

               Selain itu, kata dia, pengubahan skema pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.

               "Ada klausul pasal ketika seorang pekerja mengundurkan diri kemudian ada
               beberapa hak pekerja terkait penghitungan upah pesangon dan yang lain. Tetapi di
               ketentuan undang-undang baru, ini dihilangkan. Sehingga, ketika pekerja
               mengundurkan diri tak mendapatkan apa-apa," kata dia.




                                                      Page 124 of 250.
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130