Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 126
"Tidak ada kewajiban pengusaha terutama persoalan PHK. Benar yang disampaikan
serikat pekerja, PHK bisa saja terjadi. Dengan ketentuan undang-undang ini
pengusaha tidak suka tingggal dipecat. Kewajiban yang awalnya dibebankan pada
pengusaha sudah tidak ada," ujar Devi.
Bahkan, dia melanjutkan, pengusaha tidak akan menerima sanksi apabila membayar
upah tidak sesuai ketentuan. Atas dasar itu, dia mempertanyakan, alasan
pemerintah menyusun Omnibus Law Cipta Kerja.
"Apa benar itu bisa mengundang investasi ke Indonesia? Apakah ada hal lain yang
tidak hanya soal pekerja. Menurut saya opsi menekan atau meniadakan hak pekerja
itu bukan opsi strategis malah harusnya pemerintah lebih mengedepankan hak
pekerja," tambahnya.
(Tribun network/nas/yud/gle/wly).
Page 125 of 250.
