Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

neutral - Tauhid Ahmad (Ekonom Indef) Justru kalau dipaksa ingin sama, jadinya malah bukan
fair (adil), justru tidak fair karena pertumbuhan dan standar kebutuhan hidup di masing-masing
daerah berbeda

neutral - Tadjuddin Noer Effendi (Ekonom Indef) Tentu bisa digugat, dipertanyakan ke MK

negative - Tadjuddin Noer Effendi (Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada)
Meski belum berjalan (kebijakan upahnya), tapi bisa dilakukan kajian terhadap formula di UU, di
PP dengan realitasnya. Jadi, nanti biar MK yang mempertimbangkan, dan cari titik temunya

negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and
Finance (Indef)) Kenaikan upah yang terlalu rendah tidak bagus untuk perekonomian, meski
kenaikan yang terlalu tinggi pun juga tidak baik, harus seimbang dan ada titik tengahnya

neutral - Tauhid Ahmad (Ekonom Indef) Yang tak kalah penting adalah perusahaan seharusnya
bisa memberikan jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial untuk tenaga kerja, anak mereka,
bahkan hingga mereka pensiun

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen. Jauh dari tuntutan asosiasi buruh yang meminta 10
persen. Ibarat kata, realita dan ekspektasi upah 1 banding 10. Namun, Kemnaker menekankan
angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi. Sebab, nanti gubernur yang akan
menyesuaikannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

UPAH MINIMUM 2022 NAIK CUMA 1,09 PERSEN, APALAH ARTINYA?
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen. Jauh dari tuntutan asosiasi buruh yang meminta 10
persen. Ibarat kata, realita dan ekspektasi upah 1 banding 10.

Namun, Kemnaker menekankan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi.
Sebab, nanti gubernur yang akan menyesuaikannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa besaran UMP 2022 ini tidak bisa sesuai
dengan keinginan buruh karena pemerintah harus mengikuti formula baru yang tertuang di PP
dan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Kendati begitu, Ida mengklaim formula ini bertujuan meminimalisir kesenjangan upah di antar
wilayah dan mengentaskan kemiskinan. "Yang sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan yang
justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya tinggi
dan upah wilayah lainnya yang rendah," kata Ida saat rapat bersama Komisi IX DPR, Senin
(15/11).
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi sangsi
dengan klaim dan bocoran besaran rata-rata UMP 2022 dari pemerintah yang cuma 1,09 persen.
Menurutnya, angka ini terlalu kecil.

16