Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title UMK SUDAH NAIK 8,51 PERSEN, SPSI KABUPATEN BANDUNG MINTA NAIK 13 PERSEN, INI
ALASANNYA
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
Page/URL https://jabar.tribunnews.com/2019/10/18/umk-sudah-naik-851-persen-spsi -kabupaten-
bandung-minta-naik-13-persen-ini-alasannya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin TRIBUNJABAR.ID, SOREANG -
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020 ditetapkan mengalami kenaikan
sebesar 8,51 persen. Serikat pekerja Kabupaten Bandung berharap kenaikan UMK
mencapai 12-13 persen.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung , Uben Yunara
menuturkan para pengusaha di Kabupaten Bandung khususnya Bandung raya
menggunakan parameter UMK dalam menentukan kenaikan upah minimum.

"(Iuran) BPJS aja naiknya 100 persen, UMK masa 8,51 persen, itu terlalu kecil,
mininal naiknya menjadi 12-13 persen. Jadi yang tadinya Rp 2,8 juta (UMK
Kabupaten Bandung ) menjadi sekitar Rp 3,3 juta," katanya melalui telepon seluler,
Jumat (18/10/2019).

Menurutnya UMK itu untuk pekerja lajang sehingga kenaikan UMK sebesar 8,51
persen tersebut dirasa cukup. Berbeda dengan kebutuhan pekerja yang sudah
berumah tangga dan memiliki tanggungan anak dan istri kenaikan 8,51 persen
sangatlah kecil.

"Kami akan meminta bagaimana kelebihannya dari 8,51 persen kalau bisa dilebihin
5 persen. Dengan catatan ditutup impornya agar perusahaan kuat lagi dan kalau
ada kerjaan perusahaan bisa bayar upah," katanya.

Uben menilai jika upah dinaikan ini akan berimbas pada kemampuan perusahaan
untuk membayar gaji. Pasalnya saat ini, kata Uben banyak perusahaan-perusahaan
tekstil di Kabupaten Bandung yang tengah mengahadapi gempuran produk impor
sehingga tidak mampu bersaing.

"Yang menjadi masalah kemampuan perushaaanya, apakah mampu membayar atau
tidak? dengan masuknya barang impor masuk ke kita, dengan harga jauh lebih
murah sekitar 20-50 persen, otomatis produksi berhenti, kalau produksi terhenti
jangankan untuk membayar upah," tuturnya.

Oleh karena itu SPSI Kabupaten Bandung meminta kepada pemerintah untuk
menyetop produk impor. Khususnya produk yang sudah ada di Indonesia, seperti

Page 281 of 329.