Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 284

Title          UMP 2020 NAIK 8,51 PERSEN, MENAKER : PRO-KONTRA BIASA
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      18 Oktober 2019
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20191018/12/1160771/ump-2020-naik-851- persen-
               Page/URL
                              menaker-pro-kontra-biasa
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               JAKARTA-- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tak mempermasalahkan adanya pro-
               kontra terkait kenaikan upah minium provinsi 2020 sebesar 8,51 persen.

               Keputusan tersebut, ujar Hanif, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78
               Tahun 2015 yang mengamanatkan kenaikan UMP tiap tahun didasarkan atas besaran inflasi
               nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

               "Namanya pro-kontra biasa. Tapi pertama, posisi saya sebagai menaker [menteri
               ketenagakerjaan] kan menyampaikan data kepada para gubernur terkait data inflasi
               nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019. Yang ini total angkanya 8,51
               persen [kenaikan]. Jadi bukan aku yang mutusin," kata Hanif di Istana Negara, Jumat
               (18/10/2019).

               Dalam Surat Edaran Menteri Nomor B-M/308/HI.01.00/2019 yang ditujukan pada gubenur
               se-Indonesia disebutkan tolak ukur besaran inflasi nasional yang dimaksud adalah sebesar
               3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.

               Sebagai informasi, dalam surat edaran tersebut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
               menyatakan para Gubenur wajib mengumumkan kenaikan UMP tersebut secara serentak
               pada 1 November 2019, sedangkan untuk UMK selambat-lambatnya ditetapkan dan
               diumumkan pada 21 November 2019.

               Surat tersebut juga menyatakan, berdasarkan Pasal 63 PP No 78/2015 tentang
               Pengupahan, bagi daerah dengan UMP/UMK pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan
               hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat
               pada penetapan upah minimum 2020.

               Pada saat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
               mengaku keberatan atas angka kenaikan UMP tersebut.

               "Itu berat sekali.

               Base line jangan 8,5 persen. Sebelum 2016, kenaikannya luar biasa. Average kalau kami
               menghitung rata-rata naiknya selama kurun waktu lima tahun terakhir lebih dari 20 persen.

               Bayangin aja itu UMP rata-rata [kenaikan] 20 -30 persen," ujar Hariyadi.








                                                      Page 283 of 329.
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289