Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019

Title MASIH SEPARUH PEGAWAI HONORER PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
Media Name harianbhirawa.com
Pub. Date 16 September 2019
http://harianbhirawa.com/masih-separuh-pegawai-honorer-peserta-bpjs-ke
Page/URL
tenagakerjaan/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Timur
mendorong agar pegawai honorer di Jatim, bisa terlindungi jaminan sosial
ketenagakerjaan. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Dodo Suharto
mengungkapkan, di Jatim ada 417.396 honorer. Namun baru 208.698 yang
terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Dodo menjelaskan dalam acara sosialisasi Paritrana Award 2019 di Hotel JW Marriott
Surabaya, Senin (16/9) kemarin, jumlah pegawai honorer se-Jawa Timur ada
417.396 pegawai. Namun yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru
208.698 pegawai. Tetapi diharapkan seluruh pegawai honorer Jatim bisa terlindungi.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mendorong kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dari pegawai honorer melalui Paritrana Award 2019. Dimana,
pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi dalam mendorong
pegawainya, terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk pegawai honorer.

"Nanti akan didorong adalah inovasi yang diusulkan seluruh pemerintah daerah, baik
itu Pemkot, maupun Pemkab. Kami harapkan bisa menyampaikan inovasi untuk
perluasan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Dodo.

Dodo menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada pemerintah provinsi terbaik,
pemerintah kabupaten atau kota terbaik, perusahaan besar terbaik, perusahaan
menengah terbaik dan Usaha Kecil Mikro (UKM) terbaik. Tentunya yang telah
mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para
pekerjanya.

Dodo bersyukur lantaran Pemerintah Provinsi Jatim telah mendukung dan
berpartisipasi dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Yakni dengan
mengeluarkan regulasi yang mendukung pelaksanaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan.

"Regulasi pemerintah daerah yang dimaksud adalah produk hukum yang diterbitkan
pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan di wilayahnya," kata Dodo.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengaku, pihaknya telah melakukan berbagai
upaya dalam mendorong pemerintah daerah, untuk melindungi pegawainya lewat
BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk pegawai honorer.

Page 69 of 86.