Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019
P. 71
"Dukungan pemerintah provinsi apa? Lengkap. Sudah ada Pergub, surat edaran,
surat dari Disnaker juga sudah dikeluarkan untuk mendorong pemerintah daerah
dalam rangka peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Himawan.
Himawan mengungkapkan, hambatan dalam upaya mendorong pegawai honorer
terlidungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah kekhawatairan
pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah khawatir dikatakan korupsi, ketika
membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan honorer.
"Banyak yang takut menggunakan APBD untuk yang bukan PNS. Kami sudah
berkoordinasi khusus dengan pihak KPK. Hasil kajiannya bahwa itu tak melanggar
hukum, bukan korupsi. Nanti hasil kajiannya dibagikan ke pejabat di daerah," kata
Himawan. [geh]
Page 70 of 86.
