Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 223
Title PEKERJA MINTA PEMERINTAH DAN DPR TIDAK CEROBOH BAHAS OMNIBUS LAW UU
KETENAGAKERJAAN
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 17 Januari 2020
Page/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/595810/pekerja-minta-pemerintah-dan -dpr-tidak-
ceroboh-bahas-omnibus-law-uu-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah diminta tidak ceroboh dalam membahas dan merumus Omnibus Law
terkait Undang-undang Nomor 13 Tahun 20003 tentag Ketenagakerjaan. Sebab,
kalau pembahasan dan perumusannya merugikan buruh dan pekerja Indonesia,
maka pekerja dan buruh akan menentang keras.
"Buruh dan pekerja akan marah besar. Kami akan berunjuk rasa besar-besaran,"
kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, di
Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Oleh karena itu, Timboel mendesak pemerintah agar, pertama, melibatkan buruh
dan pekerja dalam membahas draf Omnibus Law soal ketenagakerjaan. "Buruh ingin
investasi masuk ke Indonesia, tetapi jangan sampai buruh dan pekerja ditindas,
terjadi perbudakan modern," kata dia.
Menurut Timboel melibatkan pekerja dan buruh dalam merumuskan draf Omnibus
Law sesuai dengan amanat Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan
Perundang-undangan, bahwa dalam merumuskan atau merevisi UU harus
melibatkan masyarakat terutama stakeholder atau pemangku kepentingan.
Kedua, pemerintah harus melakukan kajian akademis mengubah pasal-pasal UU
yang ada. Hal seperti ini memang sesuai amanat Pasal 43 ayat (3) UU 12 Tahun
2011 bahwa merumuskan atau merevisi UU harus melalui pembuatan naskah
akademis.
Timboel mengatakan, perumusan Omnibus Law ini terpusat di Menko
Perekonomian. Sampai saat ini, kata dia, Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh
(SB) tidak diberikan naskah akademis Omnibus Law soal ketenagakerjaan.
"Jangankah dilibatkan dalam merumuskan dan membahas draf Omnibus Law,
dibocorin naskah saja kami tidak," kata dia.
Karena pemerintah melakukannya secara tertutup, kata Timboel, maka isu-isu serta
berita hoax pun muncul, seperti Pasal 156 soal pesangon akan diubah dimana
pesangan tidak ada lagi tetapi diganti dengan biaya cari kerja. "Ya, semuanya
hoax," kata dia.
Timboel menegaskan, jangan sampai Pasal 156 soal pesangon dihapus. "Pasal ini
sangat sentitif. Ada banyak pasal sentitif. Makanya pemerintah tidak boleh ceroboh,"
kata dia.
Page 222 of 267.
