Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 224
Sementara Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika ditanya wartawan di
Jakarta, Senin (13/1/2020), enggan menjelaskan panjang lebar soal Omnibus Law
ini. Ia hanya mengatakan, semuanya sedang dibahas di Menko Perekonomian dan
pemerintah menampung semua masukan dari semua pemangku kepentingan dan
masyarakat. Ketika ditanya mengapa pekerja dan buruh tidak dilibatkan dalam
perumusan Omnibus Law, Ida enggan menjawab dan seperti biasa kabur dari
wartawan.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah
dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019), mengatakan,
pemerintah membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut
Omnibus Law.
Menurut Jokowi, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala
regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Rencananya, Jokowi ingin mengajak
DPR untuk menggodog 2 UU besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua,
UU Pemberdayaan UMKM.
"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang
sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," kata Jokowi.
Sebelumnya, pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, Omnibus Law
merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu
negara. "Omnibus Law itu satu UU yang dibuat untuk menyasar isu besar dan
mungkin mencabut atau mengubah beberapa UU," kata Bivitri.
Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah.
Selain itu, menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.
"Idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi
konsistensi dan kerapihan pengaturan. Jadi bisa prosedur juga lebih bisa sederhana
dan tepat sasaran, idealnya ya," ujar Bivitri. Menurut dia, terobosan ini akan sangat
menantang jika dilakukan di Indonesia. Pasalnya Indonesia belum pernah
menerapkan Omnibus Law sebelumnya.
Ia menilai, Presiden Jokowi mungkin terinspirasi dari negara-negara lain yang sudah
pernah mempraktikkannya. "Tidak akan mudah, karena praktik pertama dan banyak
isu yang dibahas. Prosesnya tidak mudah secara politik, karena masih asing buat
politisi. Mungkin DPR belum punya kemampuan dan dukungan teknis yang
dibutuhkan untuk membahas model UU seperti ini karena baru. Ya, lebih
challenging," kata dia.
Secara proses pembuatan, Bivitri menyebut tidak ada perbedaan dengan proses
pembuatan UU pada umumnya. "Prosesnya ya seperti biasa saja bikin UU. Hanya
nanti UU-nya isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait. Jadi
butuh negosiasi dengan fraksi-fraksi di DPR nantinya," kata dia.
Sumber: Suara Pembaruan
Page 223 of 267.
