Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 227
Title PEKERJA MINTA PEMERINTAH DAN DPR TIDAK CEROBOH BAHAS OMNIBUS LAW UU
KETENAGAKERJAAN
Media Name sp.beritasatu.com
Pub. Date 17 Januari 2020
Page/URL https://sp.beritasatu.com/ekonomi/pekerja-minta-pemerintah-dan-dpr-tid ak-ceroboh-
bahas-omnibus-law-uu-ketenagakerjaan/595810/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah diminta tidak ceroboh dalam membahas dan merumus Omnibus Law terkait
Undang-undang Nomor 13 Tahun 20003 tentag Ketenagakerjaan. Sebab, kalau
pembahasan dan perumusannya merugikan buruh dan pekerja Indonesia, maka pekerja
dan buruh akan menentang keras.
"Buruh dan pekerja akan marah besar. Kami akan berunjuk rasa besar-besaran," kata
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, di Jakarta, Jumat
(17/1/2020).
Oleh karena itu, Timboel mendesak pemerintah agar, pertama, melibatkan buruh dan
pekerja dalam membahas draf Omnibus Law soal ketenagakerjaan. "Buruh ingin investasi
masuk ke Indonesia, tetapi jangan sampai buruh dan pekerja ditindas, terjadi perbudakan
modern," kata dia.
Menurut Timboel melibatkan pekerja dan buruh dalam merumuskan draf Omnibus Law
sesuai dengan amanat Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-
undangan, bahwa dalam merumuskan atau merevisi UU harus melibatkan masyarakat
terutama stakeholder atau pemangku kepentingan.
Kedua, pemerintah harus melakukan kajian akademis mengubah pasal-pasal UU yang ada.
Hal seperti ini memang sesuai amanat Pasal 43 ayat (3) UU 12 Tahun 2011 bahwa
merumuskan atau merevisi UU harus melalui pembuatan naskah akademis.
Timboel mengatakan, perumusan Omnibus Law ini terpusat di Menko Perekonomian.
Sampai saat ini, kata dia, Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) tidak diberikan
naskah akademis Omnibus Law soal ketenagakerjaan. "Jangankah dilibatkan dalam
merumuskan dan membahas draf Omnibus Law, dibocorin naskah saja kami tidak," kata
dia.
Karena pemerintah melakukannya secara tertutup, kata Timboel, maka isu-isu serta berita
hoax pun muncul, seperti Pasal 156 soal pesangon akan diubah dimana pesangan tidak ada
lagi tetapi diganti dengan biaya cari kerja. "Ya, semuanya hoax," kata dia.
Timboel menegaskan, jangan sampai Pasal 156 soal pesangon dihapus. "Pasal ini sangat
sentitif. Ada banyak pasal sentitif. Makanya pemerintah tidak boleh ceroboh," kata dia.
Page 226 of 267.
