Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 228
Sementara Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika ditanya wartawan di Jakarta,
Senin (13/1/2020), enggan menjelaskan panjang lebar soal Omnibus Law ini.
Ia hanya mengatakan, semuanya sedang dibahas di Menko Perekonomian dan pemerintah
menampung semua masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat.
Ketika ditanya mengapa pekerja dan buruh tidak dilibatkan dalam perumusan Omnibus Law,
Ida enggan menjawab dan seperti biasa kabur dari wartawan.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik
sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019), mengatakan, pemerintah membuat
sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law.
Menurut Jokowi, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi
yang saat ini berbelit dan panjang. Rencananya, Jokowi ingin mengajak DPR untuk
menggodog 2 UU besar.
Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. "Masing-masing
UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa
UU, bahkan puluhan UU," kata Jokowi.
Sebelumnya, pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, Omnibus Law
merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.
"Omnibus Law itu satu UU yang dibuat untuk menyasar isu besar dan mungkin mencabut
atau mengubah beberapa UU," kata Bivitri.
Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Selain itu,
menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.
"Idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan
kerapihan pengaturan. Jadi bisa prosedur juga lebih bisa sederhana dan tepat sasaran,
idealnya ya," ujar Bivitri.
Menurut dia, terobosan ini akan sangat menantang jika dilakukan di Indonesia. Pasalnya
Indonesia belum pernah menerapkan Omnibus Law sebelumnya.
Ia menilai, Presiden Jokowi mungkin terinspirasi dari negara-negara lain yang sudah pernah
mempraktikkannya. "Tidak akan mudah, karena praktik pertama dan banyak isu yang
dibahas. Prosesnya tidak mudah secara politik, karena masih asing buat politisi. Mungkin
DPR belum punya kemampuan dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk membahas
model UU seperti ini karena baru. Ya, lebih challenging," kata dia.
Secara proses pembuatan, Bivitri menyebut tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan
UU pada umumnya. "Prosesnya ya seperti biasa saja bikin UU. Hanya nanti UU-nya isinya
tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait. Jadi butuh negosiasi dengan
fraksi-fraksi di DPR nantinya," kata dia.
Sumber : Suara Pembaruan
Page 227 of 267.
