Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MEI 2020
P. 58
"Kita saat ini memang masih dalam periode ketidakpastian dan kita belum tahu
kapan secara pasti ini akan berakhir. Menurut WHO kita masih harus berdampingan
dengan virus sampai vaksin ditemukan," ungkapnya.
Terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF), Ariyo Irhamna mengatakan, dalam hal ini pemerintah harus pro aktif untuk
memastikan jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Hal itu agar bantuan
sosial bisa tepat sasaran.
"Pemerintah perlu meminta data-data pekerja yang di PHK dan dirumahkan kepada
perusahaan. Sehingga alokasi dan distribusi bantuan bisa tepat sasaran kepada
yang membutuhkan," ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin
(17/5).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Haiyani
Rumondang menyebutkan data yang tercatat sebanyak 1.727.913 pekerja. Data
terakhir adalah 1.722.958.
"Total antara pekerja yang dirumahkan dan pekerjaan di-PHK, yang formal dan
informal ini sejumlah 1.727.913 orang. Data ini adalah data hasil cleansing. Jadi
hasil cleansing itu sudah lengkap identitasnya, namanya, di mana pekerjaannya,
jenis pekerjaannya, nomor handphonenya dan sebagainya," kata dia.
Adapun rinciannya, yakni pekerja formal yang dirumahkan sekitar 1.033.000 orang,
kemudian yang di-PHK sekitar 377.249 orang. Untuk pekerja informal yang
terdampak sekitar 316.976. Mereka tersebar di berbagai perusahaan.
Page 57 of 117.
